Jurnalis24detik.com|New York, Amerika – Republik Mauritius resmi mengambil sikap diplomatik baru yang strategis terkait penyelesaian sengketa Sahara. Pemerintah Mauritius kini memandang skema otonomi Sahara di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko sebagai solusi yang paling kredibel, realistis, adil, dan berkelanjutan bagi kawasan Afrika Utara tersebut.
Pernyataan resmi itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Integrasi Regional, dan Perdagangan Internasional Republik Mauritius, Dhananjay Ramful, di New York pada Rabu, 23 September 2026, di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan itu muncul setelah pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Kerajaan Maroko, Nasser Bourita.
Keputusan Berbasis Kajian dan Resolusi PBB
Menurut Dhananjay Ramful, pemerintah Mauritius telah meninjau kembali posisi diplomatiknya melalui pembahasan di tingkat kabinet, pasca diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797. Pemerintah menilai resolusi tersebut dilandasi semangat pragmatisme, sehingga skema otonomi di bawah kedaulatan Maroko dinilai sebagai jalan penyelesaian yang paling realistis, adil, dan berkelanjutan.
Resolusi 2797 sendiri diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada 31 Oktober 2025, yang menyerukan penyelesaian politik melalui perundingan yang melibatkan Maroko, Front Polisario, Aljazair, dan Mauritania. Perubahan sikap Mauritius bukan sekadar pernyataan diplomatik — melainkan pilihan yang menempatkan penyelesaian konkret di atas kebuntuan politik yang berlarut-larut.
Sejauh ini, pemerintah Kerajaan Maroko mencatat bahwa lebih dari 130 negara telah mendukung inisiatif otonomi tersebut atau mengambil posisi yang sejalan dengannya. Dukungan Mauritius kini menjadi bagian penting dari momentum diplomatik yang terus berkembang.
Kepentingan Rakyat Harus Menjadi Pusat Segala Solusi
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut positif langkah strategis yang diambil pemerintah Republik Mauritius tersebut. Menurutnya, persoalan Sahara semestinya tidak terjebak dalam perdebatan geopolitik semata, melainkan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
“Saya menilai keputusan Mauritius sebagai langkah strategis, rasional, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Konflik yang terus dipelihara tanpa penyelesaian konkret pada akhirnya justru yang paling lama menderita adalah rakyat biasa. Karena itu, setiap solusi yang realistis, damai, dan membuka ruang pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat patut mendapat dukungan,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Wilson Lalengke yang juga dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia ini mendorong negara-negara lain untuk mencermati perkembangan ini secara objektif.
“Saya menyerukan kepada negara-negara lain untuk melakukan kajian mandiri yang objektif. Jika setelah ditelaah skema otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah jalan yang paling masuk akal menuju perdamaian, ambillah langkah serupa. Kita tidak boleh membiarkan rakyat Sahara terus hidup dalam ketidakpastian akibat sengketa politik yang berkepanjangan.”
Diplomasi Harus Menghasilkan Manfaat Nyata bagi Manusia
Bagi Wilson Lalengke, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah kemenangan satu pihak atas pihak lain, melainkan terciptanya kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Perdamaian bukan sekadar tidak ada tembakan. Perdamaian berarti anak-anak bisa bersekolah, orang tua bisa bekerja, masyarakat bisa membangun masa depan dengan pasti. Jika sebuah solusi membawa ke arah itu, itulah yang layak didukung dunia.”
Sikap Mauritius juga menegaskan satu hal penting: penyelesaian sengketa harus tetap berada dalam koridor proses Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun tidak boleh terhenti selamanya di meja perundingan tanpa hasil konkret.
“Sudah waktunya dunia bergerak dari perdebatan tanpa akhir menuju solusi. Yang utama bukan siapa menang, tapi bagaimana rakyat Sahara memperoleh perdamaian, kepastian, pembangunan, dan masa depan yang lebih baik. Itulah inti dari seluruh diplomasi yang bermartabat,” tambahnya.
Langkah Mauritius pada akhirnya bukan sekadar tentang satu negara yang mengubah posisi. Lebih dari itu, keputusan ini adalah pengingat bagi komunitas internasional: diplomasi ada untuk menyelesaikan masalah, bukan memperpanjang penderitaan manusia. Jika semangat serupa tumbuh di negara-negara lain, maka bukan mustahil perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Afrika Utara akhirnya dapat terwujud.
Tim Redaksi
Dipublikasikan: 24 September 2026
