Jurnalis24detik.com.|New York, Amerika Serikat – Pemerintah Jamaika mengambil sikap diplomatik yang berani dan konstruktif di tengah kebuntuan persoalan Sahara. Melalui komunike bersama yang ditandatangani di sela Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kingston secara resmi menyatakan bahwa otonomi yang nyata di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko dapat menjadi salah satu solusi yang paling layak bagi kawasan yang selama ini terjebak dalam sengketa berkepanjangan.
Komunike tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Jamaika, Kamina Johnson Smith, dan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, pada Rabu, 23 September 2026, di New York.
Berlandaskan Resolusi Dewan Keamanan PBB
Dalam dokumen bersama tersebut, Jamaika menyambut baik Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797, yang memberikan dukungan penuh kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya dalam memfasilitasi perundingan dengan menjadikan Rencana Otonomi Maroko sebagai dasar. Langkah ini semakin memperkuat momentum diplomatik yang dibangun Kerajaan Maroko di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI. Kedua menteri juga sepakat untuk melanjutkan konsultasi politik dan mengoordinasikan posisi mereka dalam berbagai persoalan kepentingan bersama.
“Kepentingan Rakyat Harus Selalu Menjadi Prioritas Utama”
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut positif langkah strategis yang diambil pemerintah Jamaika tersebut. Baginya, keputusan ini menunjukkan kedewasaan diplomasi yang berorientasi pada penyelesaian, bukan sekadar memperpanjang konflik.
“Saya menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Pemerintah Jamaika. Meninjau kembali persoalan Sahara dan berani mengambil sikap yang berbasis realitas bukanlah hal yang mudah. Namun, ketika konflik berlangsung puluhan tahun, kita harus bertanya: apa yang terbaik bagi rakyat yang tinggal di sana? Dan jawabannya adalah solusi yang realistis, damai, dan membawa kepastian masa depan,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan sebuah kebijakan internasional bukanlah seberapa banyak negara yang mendukungnya, melainkan seberapa besar dampak positifnya bagi masyarakat di lapangan.
“Perdamaian sejati tercermin dari anak-anak yang dapat bersekolah dengan tenang, orang tua yang dapat bekerja dengan pasti, dan masyarakat yang dapat membangun masa depan tanpa ketakutan. Jika sebuah solusi membawa ke arah itu, maka itulah jalan yang benar.”
Seruan untuk Dunia: Berani Memilih Penyelesaian
Wilson Lalengke mendorong negara-negara lain untuk tidak terjebak dalam kebuntuan politik yang tidak menghasilkan apa-apa bagi rakyat Sahara.
“Saya menyerukan kepada negara-negara lain: lakukan kajian yang objektif dan menyeluruh. Jika ternyata otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah jalan yang paling masuk akal dan bermanfaat bagi rakyat Sahara, maka ambillah langkah serupa. Dunia membutuhkan penyelesaian, bukan pembiaran konflik yang terus memakan korban.”
Penandatanganan komunike bersama Jamaika–Maroko pada akhirnya adalah pengingat yang berharga bagi komunitas internasional: diplomasi ada untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Bukan tentang siapa yang memenangkan perdebatan diplomatik, tetapi bagaimana rakyat Sahara dapat hidup dalam damai, pembangunan, dan harapan yang lebih baik. Semoga langkah ini menjadi pendorong bagi lebih banyak negara untuk berani berdiri di pihak perdamaian.
Tim Redaksi
Dipublikasikan: 24 September 2026
