Jurnalis24detik.com.|Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, kini disorot tajam. Sebanyak 12 siswa SMP Negeri 1 Tabulahan dilaporkan mengalami keluhan kesehatan berupa mual, pusing, dan muntah-muntah setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut, Senin (28/9/2026). Para siswa segera mendapat penanganan medis di Puskesmas setempat.
Kejadian ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat. Aktivis Kabupaten Mamasa, Riskul, langsung angkat suara tegas: operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tabulahan harus segera dievaluasi secara menyeluruh. Jika terbukti ada pelanggaran, dapur harus dihentikan sementara sampai persoalan tuntas.
“Anak-anak Sekolah Bukan Percobaan Makanan Harus Aman Terlebih Dahulu”
“Kami meminta dapur MBG di Tabulahan segera dievaluasi secara menyeluruh. Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran standar keamanan pangan atau kelalaian dalam pengelolaan, maka operasional harus dihentikan sementara sampai seluruh persoalan diperbaiki,” tegas Riskul.
“Ini menyangkut anak-anak sekolah. Jangan sampai program yang tujuannya memenuhi gizi justru menimbulkan persoalan kesehatan. Keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama, bukan target penyaluran semata,” tambahnya.
Aturan Jelas Sudah Ada Mengapa Masih Bisa Terjadi?
Sorotan ini memiliki dasar hukum yang kuat:
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan secara khusus menjamin pangan harus tetap aman, higienis, bermutu, dan bergizi, serta mengendalikan risiko keracunan makanan di setiap tahapan: pengadaan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, pengangkutan, hingga penyajian. Aturan ini juga mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Surat Edaran Kepala BGN Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan batas waktu konsumsi makanan siap saji paling lama empat jam sejak makanan matang, dengan pencatatan waktu produksi, pengiriman, penerimaan, hingga penyajian secara akurat dan terbuka.
BGN juga telah menetapkan sanksi tegas: mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara dana, pengembalian dana ke kas negara, hingga pembatalan kerja sama untuk pelanggaran berat.
Tujuh Hal yang Wajib Diperiksa Tanpa Tunda
Riskul meminta Koordinator Wilayah MBG Sulawesi Barat dan pengelola MBG Kabupaten Mamasa segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap:
1. Kondisi dan kelayakan dapur SPPG Tabulahan;
2. Kepemilikan dan kesahihan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS);
3. Kualitas dan keamanan bahan baku makanan;
4. Proses memasak, penyimpanan, dan sistem distribusi makanan;
5. Pencatatan waktu makanan matang hingga disajikan ke siswa;
6. Pengambilan dan pemeriksaan sampel makanan di laboratorium berkompeten;
7. Identifikasi dan tanggung jawab petugas di setiap tahapan penyediaan makanan.
“Kami tidak ingin menuduh sebelum ada hasil pemeriksaan. Namun ketika ada 12 siswa jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan yang sama, pemerintah wajib menjawab keraguan publik dengan transparansi penuh. Tidak boleh ada pembiaran,” ujar Riskul.
“Program MBG adalah untuk masa depan bangsa. Karena itu, bergizi harus aman dan aman adalah syarat mutlak yang tidak boleh ditawar. Jangan sampai standar keamanan dikorbankan demi kecepatan penyaluran,” tutupnya.
Catatan Penting
Penyebab pasti keluhan kesehatan siswa masih dalam proses investigasi melalui pemeriksaan medis dan sampel makanan.
Hasil pemeriksaan laboratorium menjadi kunci penentuan penyebab dan tanggung jawab.
Pihak pengelola SPPG dan instansi terkait berhak memberikan klarifikasi dan penjelasan publik.
Informasi ini disusun berdasarkan laporan awal fakta dapat berkembang seiring hasil investigasi resmi.
Tim media akan terus memantau perkembangan hasil pemeriksaan dan menyampaikannya kepada masyarakat secara transparan.
Redaksi
(28 September 2026)
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan prinsip jurnalistik berimbang dan akurat. Asas praduga tak bersalah berlaku dugaan pelanggaran baru dinyatakan terbukti setelah adanya hasil pemeriksaan resmi dan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak-pihak yang disebut berhak memberikan tanggapan maupun klarifikasi. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama.
