DaerahKabupaten MamasaNasionalSulawesi Barat

Ketua LSM Perkara Sulbar Desak Polres Mamasa Segera Turun: Galian C Tidak Ada Izin, Diduga Dibekingi Oknum!

230
×

Ketua LSM Perkara Sulbar Desak Polres Mamasa Segera Turun: Galian C Tidak Ada Izin, Diduga Dibekingi Oknum!

Sebarkan artikel ini

Jurnalis24detik.com.|Mamasa, Sulawesi Barat – Ekskavator terlihat aktif menggali tanah bukit di Desa Manna Baba, Kecamatan Tanduk kalua, Kabupaten Mamasa. Tanah dimuat ke truk-truk besar dan diangkut menuju lokasi pembangunan tembok penahan tanah di Jalan Poros Mamasa–Mamuju. Namun hingga saat ini, tidak ditemukan satu pun papan informasi proyek yang menampilkan nilai kontrak, pelaksana, maupun dokumen izin galian C.

Jalan poros yang menghubungkan Mamasa–Mamuju kini penuh dengan tumpahan tanah. Debu beterbangan, pandangan pengendara terhalang, dan permukaan jalan menjadi licin  membahayakan setiap pengguna jalan yang melintas setiap hari.

Ketua DPD LSM Perkara Sulbar Desak: Polres Mamasa, Satpol PP, Pemerintah Kabupaten Segera Turun Sekarang!

Ketua DPD LSM Perkara Sulawesi Barat menyuarakan tuntutan tegas:

“Polres Mamasa, Satpol PP Mamasa, dan Pemerintah Kabupaten Mamasa  SEGERA TURUN ke lapangan! Tertibkan galian C ini, periksa kelengkapan izinnya, dan AMANKAN ALAT BERAT yang beroperasi tanpa dokumen sah. Jangan tunggu longsor terjadi dan menelan korban baru bertindak!”

“Sangat serius adanya dugaan oknum Polres Mamasa yang membekingi aktivitas ini. Jika terbukti, itu pelanggaran berat. Siapa pun yang melindungi aktivitas ilegal harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan demi keuntungan segelintir orang!”

Fakta di Lapangan:

Galian C tidak ada izin
Tidak ada papan informasi proyek
Kontraktor tidak ditemukan saat dimintai keterangan

Jalan penuh tumpahan tanah, berisiko tinggi kecelakaan

Aktivitas penggalian berlangsung di tebing curam dekat pemukiman

Warga menduga ada perlindungan oknum kepolisian

Dasar Hukum Galian C Tanpa Izin

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan  Pasal 158 ayat (1):

Pertambangan tanpa izin  pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

UU No. 28 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup:

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas tanpa izin  penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

TUNTUTAN TEGAS

Pemerintah Kabupaten Mamasa:

Segera turun ke lapangan, verifikasi kelengkapan dokumen izin

Tertibkan dan hentikan aktivitas galian C yang tidak berizin

Pasang papan informasi proyek yang lengkap dan terbaca jelas

Polres Mamasa:

Segera amankan/tahan ekskavator yang beroperasi tanpa dokumen sah

Usut tuntas dugaan keterlibatan oknum yang diduga membekingi aktivitas ini

Satpol PP Mamasa: Segera hentikan aktivitas penggalian sampai izin dinyatakan lengkap dan sah

“Jika longsor dan menelan nyawa, siapa yang akan bertanggung jawab? Kontraktor yang menghilang? Oknum yang melindungi? Atau pemerintah yang diam saja? Turun sekarang, sebelum terlambat!”

Pantauan media terus berlanjut. Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

Tim media Jurnalis.24detik.com. | Wadah Suara Rakyat
Mamasa, Sulawesi Barat, 3 Oktober 2026

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *