Jurnalis24detik.com | Mamasa Sulawesi Barat — Proyek peningkatan jalan di Kabupaten Mamasa dengan anggaran hampir Rp5 miliar kini berada di bawah sorotan tajam publik. Proyek Peningkatan Jalan Ruas Tabone–Nosu–Pana senilai Rp4,97 miliar untuk panjang hanya 1,25 kilometer, diduga kuat menyimpang dari spesifikasi teknis yang tertulis dalam kontrak resmi.
Tim media Jurnalis24detik.com bersama LSM PerkaRa melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Kamis, 29 Oktober 2026. Hasilnya mengkhawatirkan: besi ulir yang disyaratkan dalam kontrak tidak terpasang digantikan dengan besi polos dan lapisan alas plastik sebelum pengecoran tidak digunakan sama sekali.
Temuan di Lapangan
Besi Polos Menggantikan Besi Ulir Kontrak secara tertulis mensyaratkan penggunaan besi ulir untuk struktur rabat beton. Namun di lapangan, mayoritas yang terpasang adalah besi polos. Hanya bagian sambungan yang menggunakan besi ulir. Perbedaan daya ikat antara kedua jenis besi ini sangat signifikan terhadap kekuatan dan umur jalan.
Tanpa Alas Plastik Lapisan plastik yang berfungsi mencegah hilangnya air semen ke tanah tidak ditemukan. Tanpa lapisan ini, proses hidrasi semen terganggu dan kualitas beton berisiko menurun drastis.
Struktur Beton Dipertanyakan Kombinasi penggantian material dan tidak adanya lapisan pelindung membuat kekuatan serta daya tahan jalan di masa depan sangat diragukan.
Biaya Tidak Seimbang Rp4,97 miliar untuk jalan sepanjang 1.250 meter, berarti biaya per kilometer mendekati Rp4 miliar. Publik berhak bertanya: apakah hasilnya sebanding dengan biayanya?
Mengapa Ini Bukan Sekadar Masalah Teknis?
Besi ulir dirancang dengan permukaan berulir agar mencengkeram beton dengan kuat. Besi polos daya rekatnya jauh lebih lemah, sehingga struktur jalan lebih mudah retak dan bergeser. Jika negara membayar harga besi ulir tetapi yang dipasang besi polos, selisih harganya berpotensi menjadi kerugian keuangan negara yang dapat dijerat pidana korupsi.
Dasar hukum terkait:
UU No. 22 Tahun 2023 (Tipikor) Pasal 168 & 170: Penyimpangan yang merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara 4–20 tahun dan denda Rp200 juta–Rp1 miliar.
UU No. 1 Tahun 2004 (Perbendaharaan Negara) Pasal 50: Penggunaan anggaran harus sesuai tujuan dan spesifikasi. Penyimpangan dapat dikenakan denda hingga 10% nilai kontrak atau pidana penjara maksimal 5 tahun.
Permen PU No. 24/PRT/M/2008: Material harus sesuai spesifikasi teknis kontrak. Penggantian tanpa persetujuan tertulis merupakan pelanggaran kontrak.
KUHP Pasal 382: Penipuan dalam pekerjaan umum dapat dipidana hingga 4 tahun penjara.
Penjelasan yang Berubah di Lokasi
Dikonfirmasi pada Kamis, 29 Oktober 2026 pukul 13.00 WITA:
Vino Perwakilan Pelaksana (CV. Bintang Mahalona Perkasa): “Besi 12 biasa itu sudah sesuai gambar. Besi ulir belum semua datang, jadi sebagian dicor dulu. Tidak pakai plastik, itu sudah sesuai gambar. Sebelum pengecoran sudah diuji di laboratorium.”
Hindayat Konsultan Pengawas (CV. Indo Raya Konsultan): “Besi 12 biasa itu sudah saya tolak. Saya tunggu besi ulir datang ke lokasi. Belum saya terima.”
Namun di lapangan, sebagian area sudah terlanjur dicor menggunakan besi polos. Konsultan kemudian memberikan penjelasan yang berbeda, menyatakan pemasangan telah sesuai gambar teknis bertentangan dengan penolakannya sebelumnya.
LSM Desak Audit Menyeluruh
Ketua LSM PerkaRa menegaskan:
“Rp5 miliar adalah uang rakyat bahkan ini sumber dananya dari pinjaman PT SMI yang nantinya ditanggung seluruh rakyat Sulawesi Barat. Jika spesifikasi saja tidak diindahkan, di mana tanggung jawabnya? Kami meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat segera meninjau ulang proyek ini. Penegak hukum Kejaksaan dan Kepolisian perlu turun melakukan audit menyeluruh. Siapa yang memutuskan penggantian spesifikasi ini? Siapa yang menyetujui?”
Sekilas Data Proyek
Nama Proyek Peningkatan Jalan Ruas Tabone–Nosu–Pana
Nilai Kontrak Rp4.972.189.562,-
Panjang Jalan ±1.250 meter
Pelaksana CV. Bintang Mahalona Perkasa
Pengawas CV. Indo Raya Konsultan
Sumber Dana Pinjaman LKBB PT SMI
Waktu Pelaksanaan 85 Hari Kalender
Catatan Redaksi: Jurnalis24detik.com membuka ruang tanggapan dan penjelasan resmi dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, pelaksana, maupun konsultan pengawas. Setiap pihak berhak memberikan klarifikasi secara berimbang. Perkara ini masih dalam tahap pemantauan, belum ada penetapan tersangka, dan seluruh pihak berhak atas praduga tak bersalah.
(Tim Redaksi Jurnalis24detik.com)
