Jurnalis24detik.com.|Mamasa, Sulawesi Barat – Satu langkah nyata mengembalikan kepercayaan publik. Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkara Provinsi Sulawesi Barat, Sdri. Ayu Lestari Silo, resmi menerima enam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2P) sekaligus dari Polres Mamasa pada 11 September 2026 membuktikan bahwa laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa di enam desa langsung ditindaklanjuti tanpa menunggu berbulan-bulan.
Enam Desa yang Disidik:
Desa Uluumambi Barat, Kec. Bambang Periode 2018–2025
Desa Saluamatanan Utara, Kec. Rantebulahan Timur Periode 2018–2025
Desa Malatiro, Kec. Tabulahan Periode 2018–2025
Desa Indobanua, Kec. Mamasa Periode 2018–2025
Desa Balla Siatanetean, Kec. Balla Periode 2018–2025
Desa Suhasing, Kec. Bambang Periode 2023–2025
Penyidik Langsung Ditunjuk, Nomor Kontak Terbuka!
Kasat Reskrim Polres Mamasa, Drones Ma’dika, S.H., M.H., menunjuk dua penyidik khusus:
Brigpol Oscar Palalunan, S.H.
(Menangani: Desa Uluumambi Barat, Desa Indobanua, Desa Balla Siatanetean)
Brigpol Jaka Purwanto, S.H.
(Menangani: Desa Saluamatanan Utara, Desa Malatiro, Desa Suhasing)
“Apabila ada keluhan dalam pelayanan penyidik, agar menghubungi call center kami.” Isi SP2HP Polres Mamasa, 11 September 2026
Pernyataan Lengkap Ayu Lestari Silo:
“Ini bukti nyata bahwa kepolisian bisa bekerja cepat dan terbuka jika memang ada kemauan untuk menegakkan hukum.”
“Selama ini, banyak laporan masyarakat terkatung-katung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa kejelasan. Namun kali ini, dalam waktu kurang dari 45 hari setelah kami melaporkan enam desa sekaligus, kami sudah menerima SP2P lengkap. Ini membuktikan: proses hukum tidak harus lambat dan tertutup.”
“Kami sangat menghargai karena nama penyidik beserta nomor kontaknya disampaikan secara resmi. Ini bentuk transparansi yang membuktikan rakyat berhak tahu ke mana laporannya berjalan. Dana Desa adalah uang rakyat bukan kekuasaan semata. Jika ada penyimpangan, harus diteliti, harus dipertanggungjawabkan.”
“Langkah ini bukan sekadar formalitas. Ini harapan baru bagi masyarakat Mamasa. Kami meminta penyelidikan berjalan mendalam, objektif, dan tidak terhenti di tengah jalan. LSM Perkara Sulbar akan terus mengawal keenam kasus ini sampai tuntas.”
Ayu Lestari Silo, Ketua DPD LSM Perkara Provinsi Sulbar, 1 Oktober 2026
Fakta Singkat:
Aspek Detail
Laporan Masuk 31 Juli – 3 Agustus 2026
SP2P Diterima 11 September 2026
Waktu Tunggu Kurang dari 45 hari
Penandatangan Drones Ma’dika, S.H., M.H. Kasat Reskrim Polres Mamasa
Nomor SP2HP 136–141/IX/2026/Reskrim
“Bukan janji, tapi bukti. Bukan diam, tapi tindakan. Semoga langkah Polres Mamasa ini menjadi contoh bagi instansi lain: uang rakyat tidak boleh hilang tanpa jejak.”
Liputan Khusus Mamasa
(1 Oktober 2026)
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan dokumen resmi SP2HP Polres Mamasa No. 136–141/IX/2026/Reskrim dan bukti penerimaan laporan LSM Perkara Sulbar. Prinsip praduga tak bersalah berlaku. Pihak yang dilaporkan berhak memberikan penjelasan.
