Jurnalis24detik.com | Mamuju, Sulawesi Barat — Gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Buttuada, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju telah rampung dibangun 100 persen sejak bulan Juli 2026. Namun bangunan yang seharusnya bermanfaat bagi warga justru berdiri tertutup dan disegel. Alasannya sederhana namun mendesak: sisa pembayaran pelunasan sebesar Rp 81 juta belum kunjung diterima oleh pelaksana pekerjaan. Yang lebih mencurigakan, jejak dana tersebut dikatakan sudah diserahkan ke konsultan kedua yang identitasnya belum terungkap.
Proyek Rp 940 Juta Berdiri Tegak, Rp 81 Juta Menguap Tanpa Jejak Jelas
Pelaksana kegiatan pembangunan, Erik, menyampaikan bahwa total pagu anggaran untuk pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih Desa Buttuada mencapai Rp 940 juta. Pekerjaan telah selesai dikerjakan sepenuhnya sejak bulan Juli 2026, namun hingga awal November ini sisa pembayaran sebesar Rp 81 juta belum cair.
“Total anggaran pembangunan gerai Kopdes ini mencapai Rp 940 juta, tapi yang belum dibayarkan sampai saat ini sebesar Rp 81 juta, padahal sudah selesai dikerjakan sejak bulan Juli lalu,” ungkap Erik saat ditemui di lokasi proyek, Kamis (5/11/2026).
Erik juga mengungkapkan alur pemberian proyek tersebut:
“Rahmat itu perpanjangan tangan dari Syarullah. Pak Panji dia yang mintakan proyek KDMP pekerjaan untuk dikerjakan Syahrullah. Jadi pekerjaan ini saya terima dari Syarullah,” jelas Erik.
Proyek ini bersumber dari Kodim 1401 Mamuju.
Upah Tukang Belum Dibayar, Utang Toko Masih Menunggak
Situasi ini semakin membebani pihak pelaksana karena tagihan terus datang:
“Sampai saat ini upah tukang dan utang di toko belum dibayarkan, dan mereka terus menagih,” kata Erik dengan nada frustrasi.
“Pihak penanggung jawab sangat sulit dihubungi. Saya juga tidak tahu apa alasannya,” tambahnya.
Bangunan Disegel Spanduk Peringatan Terpasang Jelas
Karena tidak ada kejelasan pembayaran, Erik terpaksa menyegel bangunan gerai Kopdes dan memasang spanduk peringatan yang terbaca jelas:
“Kopdes Buttuada, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tidak bisa digunakan sebelum semua dilunasi pembayarannya.”
Konfirmasi Media: Jawaban Berbelok, Konsultan Kedua Tidak Bernama
Redaksi Jurnalis24detik.com menghubungi berbagai pihak terkait pada Kamis, 5 November 2026 sekitar pukul 13.14 WITA. Berikut hasilnya:
Sdr. Panji:
“Mohon dikonfirmasi ke pihak Kodim. Coba tanyakan aja ke Pak Erik.” Pertanyaan dikembalikan ke pihak yang sudah menagih berbulan-bulan.
PT Agrinas Nasution:
“Kami tidak ada hubungannya, Buk. Ini dapat nomor saya dari mana, Buk?”
Kemudian pihak PT Agrinas Nasution menghubungi redaksi kembali dan menyampaikan:
“Menurut info yang saya dengar, Pak Dandim sudah menyerahkan dana kepada konsultan Firmansyah, yang selanjutnya diserahkan ke konsultan kedua dalam pengawasan Kopdes.”
Namun nama konsultan kedua tersebut belum dijelaskan tidak ada nama, tidak ada kejelasan.
Firmansyah (Konsultan Agrinas Kab. Mamuju):
“Assalamualaikum, salah nomor, Bu.” Padahal nomor yang dihubungi adalah nomor yang tercatat resmi.
Syarullah: Pesan terkirim, namun tidak ada jawaban.
Rahmat: Pesan terbaca, namun diam seribu bahasa.
Pihak Kodim 1401 Mamuju: Belum dapat dihubungi. Redaksi akan terus berupaya mendapatkan penjelasan resmi.
Peringatan Terakhir: Jika Tak Dilunasi, Jalur Hukum Ditempuh
Erik menegaskan ini bukan sekadar ancaman kosong:
“Apabila tidak dibayarkan, maka saya akan tempuh jalur hukum.”
Catatan Redaksi:
Redaksi Jurnalis24detik.com telah berupaya menghubungi pihak terkait termasuk Sdr. Rahmat, Sdr. Syarullah, Sdr. Panji, PT Agrinas Nasution, Firmansyah, serta pihak Kodim 1401 Mamuju untuk mendapatkan penjelasan dan tanggapan. Hingga berita ini diturunkan, sebagian besar pihak saling lempar tanggung jawab, mengaku tidak tahu, atau memilih bungkam.
Ruang konfirmasi tetap kami buka seluas-luasnya. Jika di kemudian hari pihak terkait bersedia memberikan penjelasan lengkap beserta dokumen pendukung, kami akan memuatnya secara berimbang dan proporsional.
Pertanyaan yang sangat sederhana: Konsultan pertama namanya Firmansyah, konsultan kedua siapa? Rp 81 juta itu ada di tangan siapa saat ini? Uang rakyat bukan rahasia negara publik berhak tahu ke mana perginya.
(Tim Redaksi Jurnalis24detik.com)
