Jurnalis24detik.com | Mamuju, Sulawesi Barat – Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Miliaran Rupiah Laporan Masuk 14 Hari, Kejati Sulbar & Inspektorat Mamuju Belum Ada Langkah Nyata
Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, periode anggaran 2022–2026 yang bernilai miliaran rupiah kini dipertanyakan. Hari ini tepat 14 hari sejak LSM Perkara menyampaikan dua laporan penting terkait dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut kepada Kejati Sulawesi Barat dan Inspektorat Kabupaten Mamuju. Namun hingga saat ini, belum ada langkah konkret yang memuaskan. Yang justru ditemukan: laporan dialihkan ke instansi lain tanpa kejelasan. Ketua DPD LSM Perkara Provinsi Sulawesi Barat, Ayu Lestari Silo, kembali mendatangi kedua instansi pada Kamis, 22 Oktober 2026, untuk menuntut kejelasan penanganan laporan tersebut.
Kejati Sulbar: Laporan Masuk, Tapi Informasi Masih Terbatas
Pada pukul 13.40 WIB, Ayu Lestari Silo diterima oleh Dewi Putri dari Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sulawesi Barat. Terkait Laporan Awal bernomor 90/DPD/LSM-PERKARA/PROV.SULBAR/VIII/2026, Dewi Putri menyampaikan laporan telah diteruskan ke ruangan Asintel dan sedang dalam proses menyurati Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejagung RI.
Ayu Lestari Silo menegaskan:
“Anggaran miliaran rupiah uang rakyat di Desa Bonda dipertanyakan. Sudah 14 hari, laporan kami belum bergerak secara nyata. Kejati Sulawesi Barat, buka diri dan beri kejelasan kepada publik. Masyarakat berhak tahu bagaimana penanganan dugaan kerugian keuangan negara ini,” ucapnya.
Inspektorat Mamuju: Laporan Dialihkan ke Polres Tanpa Penjelasan
Sekitar pukul 14.07 WIB, Ayu Lestari mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Mamuju untuk menindaklanjuti surat permohonan audit bernomor 91/DPD/LSM-PERKARA/PROV.SULBAR/X/2026. Seorang staf menyebut laporan tersebut telah dikirim ke Polres Mamuju padahal laporan juga secara resmi disampaikan ke Kejati Sulbar.
“Inspektorat Mamuju, mengapa laporan dialihkan tanpa penjelasan yang sah? Anggaran miliaran rupiah rakyat di Desa Bonda layak diperiksa secara transparan. Buka diri, lakukan audit, dan jelaskan kepada masyarakat,” tegas Ayu Lestari.
Lewat WhatsApp: Kepala Inspektorat Berjanji Turun ke Lokasi
Pukul 14.42 WIB, Ayu Lestari menghubungi Kepala Inspektorat Muhammad Yani, S.H., M.Si., CGCAE melalui WhatsApp. Setelah dibahas, disepakati:
“Pada hari Selasa jam 10 pagi kami akan membentuk tim audit dan segera turun ke lapangan ke Desa Bonda. Hari Senin kita temui, Bu,” ucap Yani.
Ultimatum Tegas: 2 Minggu Buka Diri, Atau Kami Gelar Aksi!
Di hadapan awak media, Ayu Lestari Silo menyampaikan pernyataan tegas:
“Miliaran rupiah dana rakyat di Desa Bonda tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Kejati Sulawesi Barat dan Inspektorat Kabupaten Mamuju: BUKA DIRI sampaikan informasi perkembangan laporan secara terbuka; LAKUKAN AUDIT periksa penggunaan anggaran desa secara profesional; dan LAPORKAN HASILNYA transparan kepada masyarakat.”
“Kami beri waktu dua minggu. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada kejelasan dan langkah konkret, KAMI BERSAMA MASYARAKAT DESA BONDA AKAN MENGGELAR AKSI DAMAI di depan Kantor Inspektorat Kabupaten Mamuju, Kejati Sulawesi Barat, dan Kantor Bupati Mamuju. Uang rakyat miliaran rupiah bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja!”
Catatan Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan fakta penyerahan laporan pada 9 Oktober 2026 dan pemantauan langsung pada 22 Oktober 2026. Redaksi mengundang Kejati Sulawesi Barat dan Inspektorat Kabupaten Mamuju untuk memberikan tanggapan dan penjelasan resmi secara terbuka kepada publik. Semua dugaan dalam pemberitaan ini belum terbukti dan tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(Tim Redaksi Jurnalis24detik.com — 22 Oktober 2026)
