Jurnalis24detik.com | Tapanuli Tengah – Keresahan Masyarakat Memuncak Somasi Resmi Dikirimkan
Masyarakat sekitar wilayah operasi PT Cahaya Pelita Andhika secara resmi melayangkan somasi kepada perusahaan terkait belum terpenuhinya kewajiban kebun plasma dan ketidakjelasan informasi Hak Guna Usaha (HGU). Langkah ini menjadi penegasan bahwa masyarakat tidak akan membiarkan persoalan hukum yang menyangkut hajat hidup mereka berlarut-larut tanpa kepastian.
Deseri Harefa, Koordinator Lapangan (Korlap), menegaskan somasi ini bukan ancaman kosong, melainkan langkah hukum yang serius:
“Kami tidak meminta sesuatu yang melampaui hukum. Kami hanya meminta apa yang memang menjadi kewajiban perusahaan sesuai aturan yang berlaku. Keterbukaan informasi, realisasi kebun plasma, dan kejelasan status HGU itu hak kami, bukan permintaan istimewa.”
Dasar Hukum Tegas Pasal 58 UU Perkebunan & UUD 1945
Deseri Harefa mengingatkan bahwa kewajiban menyediakan kebun plasma minimal 20% diatur secara jelas dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Selain itu, prinsip dasar konstitusi tak boleh diabaikan:
“Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika investasi dijalankan di tanah rakyat, masyarakat berhak menikmati dampak positifnya, bukan justru dikesampingkan,” tegasnya.
Hal Krusial yang Diminta Penjelasan Resmi
Dalam somasi yang disampaikan Selasa, 20 Oktober 2026, masyarakat meminta PT Cahaya Pelita Andhika memberikan jawaban tertulis dan transparan dalam 7 hari kerja terkait empat hal pokok:
Luas dan batas Hak Guna Usaha (HGU) Berapa luas total, dasar pemberian, jangka waktu berlakunya, dan peta yang dapat diverifikasi secara publik?
Kewajiban Kebun Plasma Berapa persis luas yang wajib disediakan untuk masyarakat, dasar perhitungannya, dan mengapa belum direalisasikan sesuai ketentuan?
Realisasi yang Telah Dilaksanakan Di mana lokasi kebun plasma yang sudah diserahkan atau dikelola masyarakat? Mohon bukti dokumennya.
Rencana Penyelesaian Jika masih ada kewajiban yang belum dipenuhi, kapan dan bagaimana jadwal penyelesaian konkretnya?
Deseri Harefa: Pemerintah Jangan Tutup Mata Negara Hadir untuk Rakyat, Bukan Sekadar Investor
Poin yang paling menonjol dari pernyataan Deseri Harefa adalah teguran tegas kepada pemerintah:
“Pemerintah jangan hanya hadir saat membicarakan investasi dan perizinan, tapi diam seribu bahasa ketika masyarakat memperjuangkan hak-haknya. Jika perusahaan lalai, instansi berwenang wajib menindaklanjuti. Fungsi pengawasan tidak boleh mati hanya karena ada nama perusahaan besar.”
Deseri menegaskan instansi pertanahan dan dinas perkebunan harus memeriksa persoalan ini secara objektif — berdasarkan dokumen resmi dan fakta di lapangan, bukan sekadar penjelasan sepihak perusahaan.
Batas Waktu 7 Hari Jika Bungkam, Langkah Hukum Berikutnya Siap Ditempuh
Masyarakat memberikan tenggat waktu tujuh hari sejak somasi diterima perusahaan untuk menyampaikan jawaban resmi secara tertulis.
“Jika dalam waktu tersebut tidak ada tanggapan yang memuaskan, atau sekadar janji tanpa langkah konkret — masyarakat tidak akan berdiam diri. Kami akan menggelar aksi damai dan meneruskan perjuangan ini ke jalur hukum dan instansi berwenang yang lebih tinggi. Jawaban kami butuh, bukan alasan,” tandas Deseri Harefa.
Catatan Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan informasi somasi yang diterima redaksi dan pernyataan resmi dari Koordinator Lapangan masyarakat, Deseri Harefa. Redaksi telah berupaya menghubungi pihak PT Cahaya Pelita Andhika untuk memberikan ruang tanggapan dan klarifikasi. Penjelasan resmi dari pihak perusahaan maupun pemerintah akan kami tayangkan secara utuh tanpa pemotongan kapan pun diterima. Redaksi akan terus memantau perkembangan penuntutan hak masyarakat ini secara transparan.
(Tim Redaksi Jurnalis24detik.com — 20 Oktober 2026)
