Jurnalis24detik.com.| Gunungsitoli, Nias – Delapan bulan berlalu. Delapan bulan anak korban menunggu keadilan. Namun yang diterima orang tuanya, Afdika Permata Lase, justru surat berisi alasan kendala, bukan kemajuan. Surat bernomor B/901/IX/RES.1.6.2026/Reskrim, tertanggal 29 September 2026, dikirimkan melalui pesan WhatsApp oleh Kasi Humas Polres Nias, Aiptu Aris Gulo, S.H., pada Rabu (30/9) pukul 19.54 WIB dan ditandatangani Kasat Reskrim Polres Nias, Aiptu Arbie Horasman Siotang, S.H. Surat itu memuat tiga alasan: tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa, saksi kunci berubah keterangan, dan CCTV di lokasi tidak merekam.
Namun saat pelapor berkomunikasi langsung dengan penyidik kasus, Briptu Idham M. Zega, S.H., justru terungkap hal-hal yang semakin mempertanyakan arah penyidikan ini.
Penjelasan Penyidik: “Tidak Dihilangkan, Tapi Belum Dilapisi”
“Saksi Yaman tidak mau memberikan keterangan, itu sudah dituangkan dalam surat. Saksi lain, Minim, belum bisa menggambarkan peristiwa secara pasti. Mengapa tuduhan pencurian tidak ada di SP2P? Fokus laporan inti Anda adalah penganiayaan. Bukan dihilangkan, tapi belum dilapisi silakan buat laporan terpisah. Dari keterangan para terlapor, mereka menyatakan tidak ada penganiayaan. Tidak bisa kita paksakan. Saksi tidak mau bicara, itu haknya. Sabar saja, proses hukum memang begitu.”
Tanggapan Tegas Afdika Permata Lase: “Delapan Bulan Seakan Laporan Dipermainkan!”
“Ini bukan soal sabar atau tidak. Ini soal kebenaran yang dihilangkan. Tuduhan pencurian itu bukan perkara terpisah itu motif kenapa anak saya dipukuli. Saat saya melapor di SPKT, semuanya sudah saya sampaikan. Saat diperiksa di Berita Acara Pemeriksaan, semuanya sudah tertulis. Motor pun saya bawa sebagai bukti bahwa itu milik saya, bukan barang curian. Tapi di SP2P, unsur pencurian hilang begitu saja dengan alasan ‘belum dilapisi’. Disuruh buat laporan baru padahal dari awal semuanya sudah saya laporkan. Apa ini kalau bukan mempermainkan rakyat?”
“Saksi Yaman Mendrofa itu tahu semuanya. Dia ada di tengah kerumunan saat keributan terjadi. Tapi dia bilang terang-terangan: ‘Kasih Rp500.000 dulu, baru saya datang ke Polres.’ Saya tidak mampu membayar untuk kebenaran. Lalu di surat ditulis ‘saksi tidak mengetahui peristiwa’ bukan tidak tahu, tapi tidak dibayar. Kenapa ini jadi urusan saya membayar saksi? Bukankah tugas negara memanggilnya secara resmi?”
“Yang menuduh anak saya mencuri, yang mengambil kunci motor, yang memukuli dan mengarak anak saya ke pos satpam apakah mereka pernah diperiksa? Yang menuduh sembarangan tidak pernah ditanya, sementara bukti video yang saya serahkan seakan tidak pernah ada. Delapan bulan diperiksa berulang kali, tapi tidak ada satu langkah maju. Berapa lama lagi anak saya harus menunggu keadilan?”
Afdika Permata Lase, kepada jurnalis24detik.com, Rabu 30 September 2026, pukul 21.12 WIB
FAKTA HUKUM: Alasan “Belum Dilapisi” Bertentangan dengan Aturan
Masalah Dasar Hukum Fakta
Unsur pencurian dihilangkan dari SP2P Pasal 64 KUHAP: Penyelidikan mencakup semua fakta yang saling berkaitan Motif adalah bagian tak terpisahkan dari peristiwa tidak boleh dipisahkan sembarangan
Saksi menolak memberi keterangan Pasal 54 KUHP Baru: Saksi bukan keluarga wajib memberi keterangan. Menolak = pidana maksimal 1 tahun penjara atau denda Rp200 juta Bukan “hak mutlak” untuk diam ada sanksi hukumnya
Video diabaikan Pasal 184 KUHAP: Ada 5 alat bukti keterangan tersangka BUKAN syarat wajib Video adalah bukti sah. Selama ada 2 alat bukti lain, perkara tetap bisa dilanjutkan
Saksi minta bayaran Meminta imbalan untuk bersaksi dapat disangkutpautkan dengan tindak pidana pemerasan atau suap Keterangan saksi adalah kewajiban hukum, bukan komoditas yang dibeli rakyat
Anak korban kekerasan UU Perlindungan Anak Pasal 73: Negara wajib memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan menyelesaikan dengan cepat Delapan bulan tertunda kepentingan terbaik anak diabaikan
TUNTUTAN: Jangan Sembunyikan Kelalaian di Balik Kata “Minim Bukti”
Masukkan kembali unsur tuduhan pencurian sebagai motif satu rangkaian peristiwa, tidak boleh dipisahkan sembarangan!
Panggil saksi Yaman Mendrofa dengan surat panggilan resmi negara. Jika menolak hadir tanpa alasan sah, terapkan sanksi Pasal 54 KUHP Baru jangan minta rakyat membayar saksi!
Nilai bukti video secara objektif. Jangan biarkan penyangkalan pelaku lebih kuat daripada fakta yang terekam jelas!
Periksa pihak yang menuduh, mengambil kunci motor, dan membawa korban ke pos satpam. Mereka adalah bagian dari peristiwa ini tidak boleh diabaikan!
Kapolres Nias wajib mengevaluasi penyidikan ini. Delapan bulan bukan waktu untuk sekadar menulis surat berisi kendala itu waktu untuk menegakkan hukum!
“Bukti dicari, bukan ditunggu. Saksi dipanggil negara, bukan dibayar rakyat. Kebenaran tidak boleh hilang dari selembar surat hanya karena dikatakan ‘belum dilapisi’. Delapan bulan anak menunggu — cukup sudah. Polres Nias, rakyat sedang mengawasi.”
Redaksi
Liputan Khusus Nias
(30 September 2026)
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan surat resmi Polres Nias nomor B/901/IX/RES.1.6.2026/Reskrim, pertukaran keterangan dengan penyidik, dan pernyataan pelapor. Prinsip praduga tak bersalah berlaku. Ruang tanggapan terbuka seluas-luasnya bagi Polres Nias untuk memberikan penjelasan resmi dan terperinci.
