Jurnalis24detik.com | Medan, Sumatera Utara — Sepuluh spanduk besar bertuliskan “Kapolrestabes Medan, Stop Pencitraan” yang terpasang di titik-titik strategis Kota Medan tiba-tiba dicopot secara sepihak pada Kamis pagi, 29 Oktober 2026. Lokasi pemasangan mencakup depan Kantor Gubernur Sumut, Polda Sumatera Utara, Jembatan Layang Jalan Gatot Subroto, Kantor Walikota Medan, dan enam titik penting lainnya.
Pelaku pencopotan yang mengaku sebagai petugas Kelurahan Petisah Tengah menyebut tindakan itu dilakukan atas perintah Polrestabes Medan yang disampaikan melalui Polsek Medan Baru. Namun hingga saat ini, tidak ada satu pun dokumen atau surat perintah yang ditunjukkan kepada publik. Spanduk dianggap mengganggu, tetapi alasan resmi dan dasar hukumnya sama sekali tidak dijelaskan.
Dicopot Diam-Diam, Kini Kembali Terpasang
Mendengar kabar pencopotan tersebut, Ketua DPD Pemuda Demokrasi Indonesia (PDI) Sumut, Paulus Peringatan Gulo, S.H., M.H., langsung mendatangi lokasi. Ia menemukan spanduk sudah terlepas. Sempat terjadi dialog yang memanas, namun Paulus menegaskan: menyampaikan kritik bukanlah pelanggaran, melainkan hak konstitusional setiap warga negara. Spanduk itu kemudian dipasang kembali di tempat yang sama tegak berdiri, kembali menegaskan bahwa suara rakyat tidak bisa dihapus begitu saja.
“Kritik bukanlah musuh. Jika spanduk saja sudah dianggap gangguan, bagaimana dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan? Kami tidak akan diam saat warga takut menyuarakan pendapatnya,” ujar Paulus tegas.
Publik Bertanya: Siapa Sebenarnya yang Takut?
Redaksi Jurnalis24detik.com telah menyampaikan permintaan konfirmasi secara resmi kepada pihak Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Utara dan Kepala Polrestabes Medan, menanyakan dasar hukum pencopotan dan alasan mengapa spanduk tersebut dianggap mengganggu. Namun hingga berita ini ditayangkan, tidak ada tanggapan apa pun. Keheningan ini justru memicu pertanyaan yang lebih besar dari masyarakat:
Mengapa kritik damai harus dihapus secara diam-diam?
Di mana keberanian untuk menjelaskan secara terbuka kepada publik?
Apakah benar ada hal yang tidak ingin diketahui warga Medan?
Siapa sebenarnya yang merasa terganggu dan apa alasannya?
“Jangan takut kritik. Takutlah jika rakyat berhenti berbicara. Karena saat itu, yang tersisa hanyalah kekecewaan yang tidak bisa dibendung,” tegas Paulus Peringatan Gulo.
Catatan Redaksi: Kebebasan Berpendapat Bukan Gangguan
Sesuai kode etik jurnalistik, redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Polrestabes Medan maupun Polda Sumatera Utara untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Menganggap kritik sebagai gangguan lalu membungkamnya tanpa penjelasan itu bukanlah tanda ketertiban, melainkan tanda ketidaksiapan mendengar rakyat.
Masyarakat berhak bertanya, berhak mengkritik, dan berhak mendapatkan jawaban yang jujur. Itulah hak yang tidak boleh dicabut oleh siapa pun.
(Redaksi Jurnalis24detik.com)
