BPK-RI Diminta Turun Audit Dana BOS SMK Negeri 1 Tanduk kalua Sejak 2014
Jurnalis24detik.com.| Mamasa, Sulawesi Barat – Selama lebih dari 13 tahun, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terus mengalir ke SMK Negeri 1 Tanduk kalua. Lebih dari Rp1,3 miliar rupiah cair sejak tahun 2014 hingga 2026. Namun ketika Tim Media menanyakan hal paling mendasar berapa jumlah siswa sebenarnya? jawaban dari pihak sekolah justru berubah-ubah.
Guru menyebut sekitar 50 siswa. Wali kelas mengatakan 60 siswa. Kepala Sekolah awalnya menyebut 69 siswa, lalu dikoreksi menjadi 63 siswa. Empat angka berbeda dari satu sekolah yang sama. Jika data siswa saja tidak bisa disepakati oleh pihak sekolah sendiri, bagaimana masyarakat bisa mempercayai pertanggungjawaban dana yang cair selama belasan tahun?
Empat Angka, Satu Pertanyaan: Mengapa Tidak Ada yang Sama?
Saat diundang untuk klarifikasi pada Selasa, 22 September 2026, Kepala Sekolah Sulvianus menyatakan dana BOS digunakan untuk pembelian laptop setiap tahun dan kegiatan Bintek bagi guru. Namun penjelasan itu semakin menimbulkan tanda tanya besar ketika data paling dasar saja saling bertentangan.
Jumlah siswa adalah dasar penghitungan dana BOS. Jika dasarnya saja berubah-ubah, lalu berapa sebenarnya dana yang seharusnya diterima? Selisih angka 50 hingga 69 siswa, dikalikan ratusan ribu rupiah per siswa selama 13 tahun, nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ke mana selisih itu pergi?
Rp1,3 Miliar: Cat Dinding, Laptop, Bintek Tapi Atap Tetap Bolong!
Rincian yang disampaikan semakin sulit diterima akal sehat: dana diklaim habis untuk cat dinding, pembelian laptop setiap tahun, Bintek guru dua kali setahun puluhan juta, dan kebutuhan ATK kantor. Sementara itu, atap dan plafon sekolah yang terlihat jelas rusak parah dan bolong dijawab: “Itu perbaikan berat tidak masuk anggaran.”
Inilah kenyataan yang menyakitkan: siswa belajar di bawah atap yang bocor dan rusak selama belasan tahun, tetapi dana ratusan juta rupiah cair setiap tahun untuk hal-hal yang tidak terlihat dampaknya secara nyata oleh masyarakat.
BPK-RI Diminta Turun Sekarang Rakyat Tidak Butuh Janji, Tapi Bukti!
Koordinator Pemerhati Kinerja Aparatur Negara Perkara menegaskan:
“Ini bukan sekadar masalah administrasi yang kurang rapi. Ini indikasi serius bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah ini tidak transparan dari akarnya.
Klarifikasi lisan tidak cukup rakyat butuh bukti tertulis, nota, dan laporan yang bisa diverifikasi. Kami menuntut BPK-RI segera turun ke lapangan, lakukan audit menyeluruh sejak 2014 hingga 2026, lacak setiap rupiah yang masuk dan keluar, serta periksa keaslian semua dokumen pertanggungjawaban. Jangan biarkan satu tahun pun terlewat dari pemeriksaan!”
Tuntutan Masyarakat yang Tidak Boleh Ditunda
BPK-RI Segera Turun Audit menyeluruh dana BOS SMK Negeri 1 Tanduk kalua periode 2014–2026, tanpa pengecualian!
Verifikasi ulang data siswa tahun per tahun cocokkan data sekolah, wali kelas, dan laporan ke pusat. Publikasikan hasilnya secara terbuka!
Publikasikan rincian lengkap 13 tahun: berapa dana masuk tiap tahun, berapa belanja cat dinding, laptop, Bintek, dan ATK lengkap dengan nota dan bukti serah terima!
Pasang papan informasi anggaran permanen di gerbang sekolah agar setiap warga bisa memeriksa penggunaan dana BOS kapan saja!
Perbaiki atap dan plafon sekolah yang rusak sekarang juga. Jangan biarkan siswa belajar di gedung yang tidak layak sementara dana terus mengalir!
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat wajib memberikan klarifikasi resmi mengapa data siswa di sekolah ini berbeda-beda selama bertahun-tahun!
“Angka boleh berubah-ubah, tapi uang rakyat tidak boleh menghilang tanpa jejak. Jika bersih, tunjukkan buktinya. Jika tidak ada bukti, BPK-RI adalah harapan terakhir rakyat untuk membuka kebenaran. BPK-RI, turun sekarang rakyat menunggu. Anak-anak Tanduk kalua berhak belajar di gedung yang layak, dan rakyat berhak tahu ke mana uang mereka pergi.”
Redaksi
Pengawasan Publik Mamasa
(30 September 2026)
Catatan Redaksi: Jurnalis24detik.com. telah memuat undangan klarifikasi, penjelasan Kepala Sekolah, fakta-fakta yang terungkap, serta desakan resmi agar BPK-RI segera turun melakukan audit menyeluruh. Prinsip praduga tak bersalah berlaku. Tempur.id membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak SMK Negeri 1 Tanduk kalua, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, maupun BPK-RI untuk menanggapi dan memberikan informasi resmi kepada publik. Dana rakyat, hak rakyat untuk tahu.
