Jurnalis24detik.com.|Sulawesi Barat –
68 hari berlalu. Tanda terima ada. Surat Kapolda sudah turun. Tapi begitu masuk ke ruang penyidik, jawabannya: “Laporannya tidak ada.” Ini bukan sekadar keluhan ini pertanyaan serius tentang di mana sebenarnya keadilan berada.
Pada hari Selasa, 6 Oktober 2026 sekitar pukul 10.00 Wita, Ketua DPD LSM Perkara Provinsi Sulawesi Barat, Ayu Lestari Silo, mendatangi Polda Sulawesi Barat untuk menanyakan progres empat laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Mamasa. Laporan telah resmi diterima sejak 29 Juli 2026, menyasar dugaan penyimpangan keuangan negara di Desa Sikamase, Desa Suluahok, Desa Saludurian, dan Desa Sepakuan, Kecamatan Balla.
Di Setum Semua Jelas Laporan Sah Diterima & Dikirim
Sesampainya di ruang Setum Polda Sulbar, pelapor disambut baik oleh petugas Ibu Ica. Semua dokumen tercatat rapi dan sah:
29 Juli 2026, pukul 09.31 Wita Keempat laporan resmi diterima, lengkap dengan nomor penerimaan
30 Juli 2026 Surat rekomendasi Kapolda saat itu, Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta, S.I.K., M.H., turun dan dikirimkan ke Ditreskrimsus Polda Sulbar
Ada bukti tanda terima pengiriman ke ruang penyidikan
Semua tertib di atas meja administrasi. Namun pintu ruang penyidikan menyimpan cerita yang sangat berbeda.
“Jangan Besar Suara di Sini!” Ditegur Saat Menanyakan Laporan, Padahal Berbahasa Indonesia
Ibu Ica berbaik hati mengantar pelapor ke ruang Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulbar. Di sana, sambutan yang diterima justru memilukan:
“Mana laporan kamu? Bagaimana mau diperiksa, laporan ibu saja tidak ada!” — tegas Iptu Haris Dwi Wibowo, S.Tr.K., M.H., sambil merokok tepat di hadapan pelapor.
Dengan suara lantang, ia kembali berkata:
“Kalau di sini tidak ada laporan kalian sampai, tanya saja di sana ke Setum!” ucapnya, sambil tetap merokok tepat di depan pelapor.
Ketika Ayu Lestari Silo mencoba menanyakan kembali dengan sopan terkait keberadaan laporannya, justru teguran keras yang diterima:
“Jangan besar suara di sini! Pakai etika! Ini daerah kami, jangan bawa-bawa bahasa daerah lain ke sini!” ujar Iptu Haris dengan nada meninggi.
Padahal, jelas-jelas Ayu hanya berbicara menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak ada satu pun bahasa daerah yang digunakan. Ayu sekadar menanyakan hal yang wajar: di mana laporan yang sudah sah diterima 68 hari lalu itu berada?
“Saya hanya menanyakan laporan kami. Saya berbicara Bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah mana pun. Tapi seakan beliau tidak terima ketika ditanya perkembangan laporan Dana Desa kami. Ada apa sebenarnya dibalik laporan kami? Atau memang sengaja disembunyikan?” ucap Ayu dengan nada kecewa.
Padahal pelapor sudah disuruh menghadap ke ruang beliau. Namun alih-alih menindaklanjuti, justru banyak bertele-tele dan terus menanyakan “Mana buktinya laporan kalian?” padahal dari Setum sudah dipastikan laporan telah dikirim dan ada tanda terimanya.
Pelapor pun kembali menanyakan ke petugas di ruangan itu. Petugas terlihat kewalahan mencari laporan dan hanya berkata: “Tunggu ya.” Pelapor menunggu berjam-jam. Kantor perlahan mulai sepi. Petugas sudah beranjak, namun laporan tak kunjung ditemukan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Pelapor pulang dengan hati yang sangat kecewa.
Apakah begini kinerja penyidik Subdit III Tipidkor Polda Sulbar? Menanyakan keberadaan laporan saja sudah dianggap “besar suara”, padahal hanya berbicara Bahasa Indonesia. Apa yang sebenarnya ditutupi?
Belum cukup sampai di situ: upaya menanyakan progres laporan melalui pesan WhatsApp kepada Iptu Haris sebelumnya tidak pernah dijawab.
Pengakuan Mengejutkan: “Banyak Laporan Bertumpuk, 8 Bulan Belum Dikerjakan”
Salah satu rekan penyidik di ruangan itu tanpa sengaja mengungkap fakta yang jauh lebih mengkhawatirkan bagi masyarakat Sulawesi Barat:
“Banyak laporan korupsi yang sudah 8 bulan belum kami proses. Bertumpuk, belum dikerjakan.”
Pengakuan ini semakin memperkuat dugaan publik:
– Apakah teguran “jangan besar suara” itu cara untuk menutupi kelalaian penyidikan yang menumpuk berbulan-bulan?
– Apakah laporan sengaja disembunyikan agar tidak ada yang menuntut proses hukum?
– Mengapa tanda terima yang sah tidak diakui, dan warga yang bertanya justru ditegur?
Laporan rakyat bukan gangguan. Menanyakan kejelasan bukan pelanggaran. Itu hak setiap warga negara. Jika menanyakan progres laporan saja sudah ditegur seperti itu, bagaimana rakyat bisa berharap keadilan akan ditegakkan di sana?
SERUAN TEGAS KEPADA PIMPINAN BARU KEPOLISIAN RI
Ketua DPD LSM Perkara Provinsi Sulawesi Barat, Ayu Lestari Silo, menyampaikan desakan tegas kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto serta Kapolda Sulawesi Barat yang baru, Irjen Pol. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum.:
“Kami meminta Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sulbar segera turun tangan. Evaluasi dan tindaklanjuti pelayanan di Subdit III Tipidkor. Menanyakan laporan bukan dosa. Dana Desa adalah uang rakyat. Jangan sampai warga yang mencari keadilan justru diusir, ditegur, dan diabaikan. Jika terbukti lalai dan tidak ramah terhadap pelapor, kami minta Iptu Haris Dwi Wibowo dicopot dari jabatannya.”
4 LAPORAN 68 HARI TIDAK ADA SATU TITIK TERANG
No Desa Kecamatan Tgl Diterima Hari Berlalu Status
1 Sikamase Bambang 29 Juli 2026 68 hari Tidak ada progres
2 Suluahok Mehalaan 29 Juli 2026 68 hari Tidak ada progres
3 Saludurian Mambi 29 Juli 2026 68 hari dan Tidak ada progres
4 Sepakuan Balla 29 Juli 2026 68 hari dan Tidak ada progres
Tanda terima ada. Surat Kapolda ada. Bukti pengiriman ada. Tapi menanyakan laporan saja sudah ditegur. Laporan tak kunjung ditemukan. Apa yang sebenarnya terjadi di Subdit III Tipidkor Polda Sulbar? Masyarakat berhak mendapat jawaban yang jujur.
Laporan: Tim Liput Kriminalnusantara.com
Tim Redaksi jurnalis24detik.com
Makassar, 6 Oktober 2026
