Jurnalis24detik.com | Mamasa , Sulawesi Barat — Suara kekecewaan yang tajam bergema dari kalangan awak media di Kabupaten Mamasa. Wartawan senior yang telah puluhan tahun mengabdi di dunia jurnalistik, Ansar Mallarangan, angkat bicara keras menyoroti dua masalah krusial yang diduga kian memanas: diduga ketidaktransparanan dana pers serta dugaan pembatasan akses peliputan yang dinilai sangat merugikan kebebasan pers di daerah tersebut.
“Puluhan Tahun Berkiprah, Baru Kali Ini Saya Temui Seperti Ini”
Dalam percakapan eksklusif melalui telepon WhatsApp pada Rabu (4/11/2026) pukul 11.28 WITA, Ansar menyampaikan rasa kecewanya yang mendalam:
“Puluhan tahun saya menggeluti dunia pers sampai rambut saya mulai putih. Baru kali ini pemerintahan Bupati Welem Sambo Langi diduga terkesan alergi terhadap wartawan yang menyuarakan aspirasi masyarakat.”
Ia menegaskan, pola yang diduga terjadi kini sangat jelas: hanya segelintir wartawan yang diduga dianggap memiliki “kartu izin” untuk bekerja, sementara yang lain seakan diabaikan.
“Di daerah lain sudah tahap tiga dana pers dibayarkan, tetapi di Kabupaten Mamasa diduga belum sepersen pun dana itu teralisasi,” tegas Ansar.
Hanya 14 Media yang Diakui, Puluhan Lain Diduga Terpinggirkan
Poin yang semakin menambah keprihatinan, Pemda Mamasa diduga hanya mengakui sekelompok kecil diduga hanya 14 media dari puluhan wartawan yang sebenarnya bertugas di wilayah ini. Hal ini semakin diperparah dengan dugaan adanya oknum yang diduga mengatur siapa saja yang boleh meliput kedatangan pejabat tinggi negara.
Ansar secara khusus menyindir dugaan peran seseorang yang disebut Riki dan kelompoknya, yang diduga mengatur daftar nama media saat kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Mamasa.
“Seharusnya Bupati merespons dan mengadakan audiensi terbuka bersama seluruh elemen pers. Namun yang terjadi, seakan mata ditutup dan telinga dibungkam. Ini diduga bukan cara membangun daerah,” ujarnya dengan nada geram.
Ratusan Guru Paruh Waktu Diduga Belum Terbayar Apa Prioritas Pemda Mamasa?
Tidak berhenti di persoalan pers, Ansar Mallarangan juga menyoroti masalah mendasar yang menyangkut hajat hidup ribuan warga: diduga ratusan guru paruh waktu yang belum menerima pembayaran hingga akhir tahun.
“Ratusan guru paruh waktu sudah menghampiri akhir tahun, namun belum terbayarkan. Apanya yang berubah di Mamasa? Apa yang sebenarnya berkembang selama pemerintahan Bupati Welem Sambo Langi?”
Pertanyaan sederhana namun tajam itu kini menggantung di udara — siapa yang sebenarnya menutup mata di Mamasa?
Upaya Konfirmasi: Pihak Terkait Masih Bungkam
Redaksi Kriminalnusantara.com telah berupaya meminta tanggapan resmi dari pihak terkait:
Bupati Mamasa: Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 5 November 2026, sekitar pukul 08.30 WITA belum ada tanggapan / bungkam
Sdr. Riki: Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada waktu yang sama belum ada tanggapan / bungkam
Catatan Redaksi:
Seluruh informasi dalam berita ini merupakan pernyataan pihak narasumber yang belum terkonfirmasi kebenarannya secara independen. Ruang tanggapan tetap kami buka seluas-luasnya bagi semua pihak yang berkepentingan. Apabila dalam batas waktu belum ada tanggapan, hal ini akan kami catat dalam pemberitaan berikutnya sesuai prinsip jurnalistik berimbang.
(Tim Redaksi Jurnalis24detik.com)
