Jurnali24detik.com.|Mamuju, Sulawesi Barat – Suara masyarakat semakin lantang terdengar. Di tengah serangkaian reportasi kejanggalan pengelolaan anggaran serta terbongkarnya pesan percakapan yang mencurigakan, warga Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, secara resmi meminta lembaga berwenang untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Rp4,73 Miliar Dana Desa Telah Disalurkan Penuh (2022–2026)
Tahun Pagu Anggaran Penyaluran Status Desa
2022 Rp 937.567.000 Rp 937.567.000 Berkembang
2023 Rp 1.048.317.000 Rp 1.048.317.000 Berkembang
2024 Rp 1.310.422.000 Rp 1.310.422.000 Maju
2025 Rp 1.066.373.000 Rp 1.066.373.000 Maju
2026 Rp 373.456.000 Rp 373.456.000 Maju
GRAND TOTAL Rp 4.734.135.000 Rp 4.734.135.000
Kejanggalan yang Semakin Kuat Dipertanyakan
Keadaan Mendesak: Rp571,2 Juta “Darurat” Tiap Tahun Tanpa Rincian Jelas
Pos ini muncul setiap tahun, namun hingga saat ini tidak ada penjelasan terbuka mengenai kegiatan apa saja yang dilaksanakan dengan nilai ratusan juta rupiah tersebut.
BUMDes: Rp627,7 Juta Modal Masuk, Laporan Tidak Pernah Dipublikasikan
Penyertaan modal terus dilakukan dari tahun ke tahun, namun warga tidak pernah melihat laporan keuangan, neraca, maupun hasil kinerja BUMDes secara transparan.
Posyandu & Kesehatan: Berulang Tiap Tahun, Realisasi Tidak Terlihat
Anggaran dimasukkan berulang dalam pos terpisah, namun manfaat yang dirasakan warga tidak sebanding dengan dana yang telah dicairkan.
Jalan & Jembatan: Ratusan Juta Dihabiskan, Fisik Belum Memadai
Warga melaporkan belum melihat pembangunan dan pemeliharaan yang sebanding dengan anggaran yang dialokasikan.
BUKTI PESAN TERBONGKAR: “Minta Rekening & Atur Kesepakatan Transaksi”
Awak media memperoleh salinan pesan percakapan yang diduga terkait permasalahan ini:
“Menurut saya sebaiknya ada nomor rekening yang bisa dimasukkan ke grup ini untuk mempermudah terkumpulnya dana yang dibutuhkan.”
“Karena hari Senin itu kita sudah ke Bambu Bangun kesepakatan dengan media. Kalau sudah sepakat semua kita langsung transaksi, biar media bergerak cepat. Dan Pak HD hadir sebagai saksi.”
Temuan ini menambah daftar pertanyaan serius di kalangan masyarakat: dana apa yang dimaksud? Mengapa harus dikumpulkan? Kesepakatan apa yang dilakukan? Dan untuk apa transaksi tersebut sebenarnya direncanakan?
Saat Dikonfirmasi, Kepala Desa Belum Memberikan Penjelasan Lengkap
Pimpinan media, Ayu Lestari Silo, menghubungi Kepala Desa Bonda, Abdul Wahab, melalui WhatsApp pada Rabu, 7 Oktober 2026, pukul 11.56 Wita, untuk menanyakan rincian anggaran sekaligus meminta penjelasan atas isi pesan tersebut.
Jawaban pertama:
“Maaf sebentar saya masih ada meeting dulu ya. Ini dengan siapa? Sebentar ya, mungkin butuh ngobrol nanti saya telepon balik.” Abdul Wahab , Kepala Desa Bonda
Jawaban kedua:
“Maaf saya bertanya, apakah ini ada hubungannya? Tapi yang pelapor dan memberitakan, jika itu tidak benar???”
Abdul Wahab , Kepala Desa Bonda
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan rinci yang diterima redaksi.
SERUAN MASYARAKAT: Lakukan Audit Sekarang Juga!
Warga Desa Bonda menyampaikan secara terbuka permohonan mereka kepada lembaga berwenang:
“Kami meminta KPK RI, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk segera melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh. Telusuri dokumennya, cek fisik kegiatannya, dan pastikan uang rakyat digunakan sesuai peruntukannya. Jangan biarkan pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab. Transparansi bukan permintaan, itu hak kami.”
Pengamat hukum juga menegaskan:
“Adanya kejanggalan anggaran yang berulang disertai temuan pesan percakapan yang mencurigakan adalah alasan yang cukup kuat bagi lembaga berwenang untuk turun ke lapangan. Masyarakat berhak tahu kebenarannya.”
Redaksi: “Siap Tampung Klarifikasi Semua Pihak”
Redaksi Sorotberitanasional.id telah mengirimkan surat konfirmasi resmi kepada Kepala Desa Bonda dengan batas waktu penjelasan 3 × 24 jam. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka seluas-luasnya.
“Kebenaran harus terungkap. Jika ada informasi yang keliru, kami akan koreksi secepatnya. Jika ada hal yang perlu dijelaskan, silakan disampaikan secara terbuka. Demi keadilan dan uang rakyat.”
Catatan Penting Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan dokumen data penyaluran Dana Desa, informasi dari masyarakat, serta salinan pesan yang diterima redaksi. Belum merupakan kesimpulan pasti adanya pelanggaran. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi semua pihak terkait.
Tim Investigasi
Mamuju, 7 Oktober 2026
