Jurnalis24Detik.com — Mamuju, Sulawesi Barat – Musim hujan tinggal menghitung hari, namun sungai-sungai di Desa Makkaliki dan Desa Karataun, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, justru sedang dihancurkan secara sistematis. Alat berat terus berdatangan, mengeruk dasar sungai siang dan malam. Ini bukan aktivitas warga ini penambangan emas berskala besar, beroperasi tanpa izin, dan seolah kebal hukum. Warga bertanya: siapa yang memberi perlindungan? Dan mengapa belum ada yang menindak?
Sungai Berubah Jadi Lubang Raksasa, Alat Keruk Beroperasi Tanpa Henti
Pantauan langsung di lapangan memperlihatkan pemandangan yang memprihatinkan. Alur sungai Karataun kini berubah total dasar sungai dalam-dalam dikeruk, bebatuan dan material sisa penambangan menumpuk di mana-mana. Meski jelas-jelas melanggar hukum, alat berat makin banyak berdatangan setiap harinya.
“Setiap hari alat berat bertambah. Sungai kita hancur perlahan-lahan di depan mata kita sendiri. Tidak ada izin, tidak ada pengawasan, tidak ada yang berani menegur. Ini sungai atau tambang pribadi siapa?” ujar perwakilan warga yang memantau lokasi.
Dimintai Keterangan, Kapolsek Kalumpang Alihkan ke Polresta
Ketika media berusaha mengonfirmasi ke pihak berwenang pada Selasa, 13 Oktober 2026 pukul 11.14 WITA melalui pesan WhatsApp, tanggapan yang diterima singkat dan mengalihkan:
“Mohon izin, dimohon menemui Kasat Reskrim di Polresta. Itu perintah Kapolresta.”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan atau tindakan nyata dari Polresta Mamuju. Pertanyaan warga pun makin menguat: apakah memang ada pihak yang sengaja menahan penindakan?
Bom Waktu di Depan Mata: Saat Hujan Turun, Air Tak Punya Tempat Pergi
Ini bukan sekadar soal kerusakan lingkungan. Pengerukan sungai yang sembarangan telah mengubah alur air dan merusak tanggul alami. Material sisa penambangan yang menumpuk di bantaran sungai bisa menjadi bendungan alami yang sewaktu-waktu jebol. Saat hujan deras tiba, air tidak akan mengalir seperti biasa banjir bandang bisa menghantam pemukiman dalam hitungan menit.
“Ini bom waktu yang sedang dipasang di depan rumah kita sendiri. Saat hujan datang, air tidak punya jalan lain. Yang dirugikan adalah warga biasa, bukan mereka yang membawa alat berat itu ke sini. Jangan tunggu korban jatuh baru bertindak!” tegas koordinator LSM setempat.
Tiga Undang-Undang Dilanggar Sekaligus, Tetapi Seolah Tak Ada Hukum
Penambangan emas tanpa izin di badan sungai jelas melanggar aturan negara:
UU No. 4 Tahun 2009 Penambangan tanpa izin adalah tindak pidana
– UU No. 7 Tahun 2004 Mengubah aliran dan mengeruk sungai tanpa izin dilarang tegas
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kerusakan lingkungan dapat dipidana penjara dan denda
Namun di lapangan, hukum seolah berhenti berlaku. LSM mempertanyakan peran instansi terkait:
“Di mana pengawasan Polda Sulawesi Barat, Balai DAS, dan Gakkumling? Mengapa pelanggaran yang paling nyata justru dibiarkan tumbuh makin besar? Jangan sampai bencana menjadi bukti bahwa hukum kita lemah ketika ada kekuasaan di baliknya,” protes pernyataan resmi LSM.
Seruan Terbuka kepada Kapolri: Periksa Dugaan Perlindungan Oknum Sekarang Juga
Melihat situasi yang makin mendesak, LSM meminta pimpinan tertinggi kepolisian tidak menutup mata:
“Kami meminta Bapak Kapolri segera turun tangan langsung. Perintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan oknum aparat penegak hukum yang diduga melindungi penambangan emas ilegal di Kalumpang. Rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh bukti bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang termasuk mereka yang berkuasa.”
Catatan Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan pengaduan masyarakat, dokumentasi foto langsung dari lokasi, serta tanggapan tertulis dari Kapolsek Kalumpang pada 13 Oktober 2026. Permintaan konfirmasi telah dikirimkan kepada Polresta Mamuju dan instansi terkait. Ruang tanggapan dan klarifikasi tetap terbuka seluas-luasnya. Asas praduga tak bersalah berlaku sepenuhnya. Perkembangan selanjutnya akan kami laporkan.
(Tim Redaksi Jurnalis24Detik.com — 15 Oktober 2026)
