Jurnalis24Detik.com.| Cibinong, Bogor – Keterbukaan adalah napas keadilan. Namun di Pengadilan Negeri Cibinong, napas itu seolah dicekik. Keputusan Majelis Hakim yang melarang peliputan audio-visual dalam persidangan Perkara Nomor 383/Pdt.G/PN Cbi memicu kecaman tajam. Langkah ini dinilai bukan sekadar menutup pintu bagi media, melainkan menabrak prinsip keadilan terbuka yang menjadi hak setiap warga negara.
Pers Minta Liputan, Majelis Hakim Tutup Pintu
Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) telah mengajukan permohonan resmi untuk meliputi jalannya persidangan. Namun alih-alih difasilitasi, Ketua Majelis Hakim Anggreana E. Roria Sormin beserta dua hakim anggota, Ratman dan Yudha Dinata, justru menolak peliputan dengan alasan keberatan dari pihak tergugat. Sikap melempar tanggung jawab ini dinilai sebagai manuver berlindung di balik formalitas untuk menghindari sorotan publik.
“Pers hadir di ruang sidang bukan sebagai pengganggu, melainkan mata dan telinga masyarakat. Ketika akses ini ditutup, wajar jika publik bertanya-tanya: apa yang sebenarnya ingin disembunyikan?”
Melarang Liputan = Melanggar UU Pers
Keputusan melarang peliputan audio-visual secara sepihak ini bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 18 ayat (1) juncto Pasal 4 ayat (2) dan (3). Menghalangi jurnalisme adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pers.
“Prinsip ‘open justice’ bukan pilihan, itu kewajiban. Ruang sidang bukan ruang pribadi hakim. Di sana rakyat menaruh harapan mereka,” tegas Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke.
Lalengke menilai sikap majelis hakim memperlihatkan kekurangpahaman terhadap regulasi sekaligus watak otoriter yang berbahaya bagi pencari keadilan.
Filsuf Keadilan Sudah Peringatkan Berabad-abad Lalu
Filsuf Inggris, Jeremy Bentham, menyebutkan:
“Keterbukaan adalah jiwa keadilan. Ia adalah pendorong kerja keras yang paling tajam dan penjaga paling andal terhadap segala penyimpangan.”
Sementara Montesquieu memperingatkan dalam karyanya The Spirit of the Laws:
“Kekuasaan tanpa pengawasan cenderung diselewengkan.”
Ketika majelis hakim menutup akses pers, fungsi kontrol sosial runtuh. Ruang sidang yang tertutup rapat berpotensi menjadi tempat di mana kebenaran bisa dibentuk sepihak.
Keterlambatan Sidang: Penghinaan Terhadap Waktu Pencari Keadilan
Kekecewaan publik makin dalam ketika sidang yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB baru dimulai setelah lewat pukul 11.00 WIB. Ratusan warga menumpuk di ruang tunggu, waktu dan biaya mereka terbuang sia-sia.
“Waktu pencari keadilan sama berharganya dengan waktu hakim. Keterlambatan satu jam bukan sekadar soal jam, itu soal rasa hormat terhadap rakyat yang datang menumpahkan harapan,” bunyi catatan pengamatan di lokasi.
Desakan: Pimpinan PN Cibinong dan MA Harus Bertindak
Atas rentetan kejadian ini, desakan terbuka disampaikan kepada Ketua PN Cibinong serta Badan Pengawasan Mahkamah Agung:
Evaluasi keputusan majelis hakim yang melarang peliputan pers
Periksa dan berikan sanksi disiplin jika terbukti melanggar prinsip transparansi
Tegaskan kembali bahwa UU Pers berlaku di ruang sidang, tidak terkecuali di PN Cibinong
Perbaiki kedisiplinan waktu persidangan sebagai bentuk penghormatan terhadap pencari keadilan
“Lembaga peradilan tidak boleh membiarkan oknum merusak kepercayaan publik. Jika keadilan takut dilihat rakyat, maka ada yang salah dengan keadilan itu,” tegas pernyataan resmi PPWI.
Catatan Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan dokumen permohonan peliputan PPWI, pengamatan langsung di lokasi persidangan, serta ketentuan UU Pers dan prinsip hukum peradilan terbuka. Redaksi telah menyampaikan permintaan tanggapan kepada pihak PN Cibinong. Ruang klarifikasi tetap terbuka seluas-luasnya. Asas praduga tak bersalah berlaku sepenuhnya. Perkembangan selanjutnya akan kami laporkan.
(Tim Redaksi Jurnalis24Detik.com — 15 Oktober 2026)
✅ Siap tayang! 😊
