Jurnalis24detik.com.| Parepare, Sulawesi Selatan – Sudah hampir 90 hari berlalu sejak laporan dugaan penggelapan sertifikat tanah masuk ke Polres Parepare. Dokumen kunci termasuk dokumen tanda terima sertifikat asli dari BPN Parepare sudah resmi diserahkan kepada pihak penyidik. Namun yang terjadi bukan kemajuan, melainkan keheningan yang memicu dugaan kuat: laporan ini sengaja dikubur diam-diam, dan penyidik perlu segera dievaluasi.
Bukti Lengkap, Tapi 90 Hari Mandek
Pimpinan Redaksi Jurnalis24detik.com, Ayu Lestari Silo, telah berulang kali menghubungi penyidik di Polres Parepare untuk menanyakan sejauh mana penanganan kasus ini. Namun jawaban yang diterima berulang kali: “masih menunggu pemeriksaan saksi lagi.”
Padahal faktanya sudah jelas:
Saksi-saksi kunci sudah diperiksa
Pelapor sudah dimintai keterangan lengkap
Dokumen tanda terima sertifikat asli dari BPN Parepare sudah diserahkan resmi kepada penyidik
Sertifikat tanah terkait sudah dilampirkan sebagai bukti fisik
“Saksi sudah diperiksa, pelapor sudah diperiksa, dokumen asli dari BPN sudah ada di meja penyidik. Sudah 90 hari, tidak ada gelar perkara, tidak ada SP2HP. Apa yang sebenarnya ditunggu? Dugaan masyarakat semakin kuat: laporan ini sengaja dikubur.” tegas Ayu Lestari Silo.
Hingga hari ini, belum ada kemajuan berarti dalam proses hukum tersebut.
Pertanyaan Krusial yang Belum Terjawab
Publik menuntut kejelasan terbuka:
Apakah pihak BPN Parepare sudah dimintai keterangan terkait penerbitan dan perpindahan sertifikat tanah tersebut?
Apakah notaris dan pihak yang terlibat dalam transaksi penjualan tanah tersebut sudah diperiksa?
Mengapa dalam 90 hari dengan bukti lengkap belum ada gelar perkara?
Datangi Langsung, Ruang Kasat Reskrim Tertutup Rapat
Pada Jumat, 16 Oktober 2026, sekitar pukul 10.58 WITA, Ayu Lestari Silo beserta pelapor mendatangi langsung Polres Parepare di Jalan Andi Mappatola, Ujung Sabbang, Kota Parepare, untuk menanyakan langsung perkembangan penanganan kasus ini. Namun di lokasi, kejelasan sulit didapat ruang Kasat Reskrim tertutup rapat.
“Sekadar bertanya saja sulit dijawab. Lantas, bagaimana warga bisa percaya proses hukum berjalan adil?” ujar Ayu Lestari Silo.
Kapolda Sulsel Diminta Turun Tangan & Evaluasi Penyidik
Kekecewaan memuncak saat proses hukum mandek tanpa penjelasan yang memuaskan.
“Jika tidak mampu menyelesaikan perkara ini, serahkan ke penyidik lain. Kami meminta secara resmi kepada Kapolda Sulsel untuk segera mengevaluasi kinerja penyidik yang diduga mengubur laporan ini. Rakyat berhak mendapatkan keadilan!” tegas Ayu Lestari Silo.
Pihak pelapor dan media menegaskan: Kapolda Sulawesi Selatan wajib menindaklanjuti dan memeriksa jalannya penyidikan ini. Hak atas tanah adalah hak dasar warga negara — tidak boleh digantung tanpa kejelasan.
Catatan Redaksi
Redaksi telah mengirimkan permohonan klarifikasi secara resmi kepada pihak Polres Parepare. Ruang tanggapan tetap terbuka seluas-luasnya. Asas praduga tak bersalah berlaku sepenuhnya. Dugaan mengubur laporan adalah tuduhan yang belum terbukti, sehingga pihak terkait berhak memberikan tanggapan. Kejelasan informasi adalah hak publik yang tidak boleh diabaikan.
(Tim Redaksi Jurnalis24detik.com — 16 Oktober 2026)
