Oleh: Dr. Fachrul Razi
Peneliti dan Pakar Politik Hukum Universitas Kartamulia, Senator DPD RI 2014–2024
Untuk menilai kabinet secara objektif, kita harus berangkat dari satu prinsip dasar yang sering terlupakan: kekuasaan Presiden memang luas, tetapi bukan kekuasaan yang tanpa batas. Dalam negara hukum, setiap kewenangan harus tetap berada dalam kerangka konstitusi, peraturan perundang-undangan, asas pemerintahan yang baik, dan kepentingan umum.
Uji Konstitusionalitas: Sah Berdasarkan UUD 1945
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 17 UUD 1945 mengatur kedudukan, pengangkatan, dan pemberhentian menteri. Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 yang mengubah UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menetapkan bahwa jumlah kementerian disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.
Kesimpulan: Kabinet besar tidak otomatis inkonstitusional hanya karena jumlahnya banyak. Namun, dasar hukum tidak boleh dijadikan tameng untuk menutup evaluasi publik terhadap efektivitasnya. Legalitas sah bukan berarti kinerja otomatis baik.
Uji Kewenangan: Apakah Setiap Jabatan Punya Fungsi Jelas?
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi tolok ukurnya. Pertanyaannya sederhana: apakah setiap kementerian dan jabatan memiliki fungsi yang tidak tumpang tindih? Jika ada irisan urusan, pemerintah wajib menjelaskan batas kewenangan dan mekanisme koordinasinya.
Tumpang tindih administratif tidak selalu pelanggaran hukum, tetapi selama menghambat pelayanan publik, itu adalah kelemahan yang harus diperbaiki.
Uji Efektivitas: Hasil Harus Sebanding dengan Biaya
Efektivitas tidak dinilai dari asumsi, melainkan dari data nyata: pencapaian target program, efisiensi anggaran, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat.
“Setiap penambahan struktur pemerintahan harus dapat dijelaskan berdasarkan kebutuhan, dan setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil.”
Manfaat pemerintahan tidak harus berupa keuntungan finansial tetapi harus terukur: pelayanan lebih baik, kebijakan lebih cepat, pemerataan lebih luas, perlindungan hukum lebih kuat. Jika tidak ada peningkatan kualitas kerja yang nyata, warga berhak bertanya: untuk apa kita membiayai jabatan tambahan ini?
Uji Akuntabilitas: Siapa Bertanggung Jawab Jika Gagal?
Semakin besar kabinet, semakin dibutuhkan kejelasan: siapa yang mengambil keputusan, siapa melaksanakan, siapa mengawasi, dan siapa yang menjelaskan ketika target tidak tercapai. DPR menjalankan fungsi pengawasan, BPK memeriksa keuangan negara. Jika yang terjadi justru saling lempar tanggung jawab, masalahnya bisa lebih dari sekadar lemahnya koordinasi bisa jadi ada kelemahan desain kelembagaan yang mendasar.
Uji Kepentingan Umum: Kabinet Dibentuk untuk Siapa?
Ini adalah pengujian yang paling mendasar. Pemerintahan tidak dibentuk untuk mempertahankan struktur birokrasi semata, melainkan untuk menyelenggarakan urusan negara demi kepentingan rakyat.
“Pertanyaan paling tajam bukan: bolehkah Presiden membentuk kabinet besar? Pertanyaannya adalah: apakah pilihan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi kebutuhan, anggaran, hasil kerja, dan kepentingan masyarakat?”
Penutup: Sah ≠ Efektif
Ada tiga hal yang harus dibedakan dengan tegas:
Legalitas pembentukan apakah sesuai undang-undang?
Legalitas pelaksanaan kewenangan apakah berada dalam batas tugas masing-masing?
Efektivitas hasil apakah memberikan manfaat nyata bagi rakyat?
Presiden memang berwenang membentuk kabinet berdasarkan hukum. Namun kewenangan itu tidak boleh kebal dari kritik, evaluasi, dan pengawasan. Pemerintah perlu membuka data kinerja, menjelaskan alasan struktur, dan membuktikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali ke masyarakat.
“Kabinet yang baik bukan kabinet yang sekadar sah dibentuk atau besar jumlahnya. Kabinet yang baik adalah kabinet yang bekerja dalam batas hukum, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan umum, terbuka terhadap pengawasan, dan mampu membuktikan hasil kerjanya kepada rakyat.”
