Jurnalis24detik.com.| Pekanbaru, Riau – Polemik pemberitaan yang berujung pada laporan ke kepolisian terus bergulir di Riau. Setelah Juari, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bengkalis, melaporkan pemberitaan sejumlah media online ke Polda Riau, empat pimpinan redaksi kini dikabarkan tengah mempersiapkan langkah hukum untuk mempertahankan hak dan kehormatan mereka. Persoalan ini pun mendapat sorotan tajam dari seorang pakar hukum terkemuka.
Prof. Dr. Sutan Nasomal: Wartawan Profesional Berhak Dilindungi Hukum
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., pakar hukum internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), menyampaikan dukungannya terhadap rencana keempat pimpinan redaksi menempuh jalur hukum, sepanjang didasarkan pada bukti dan aturan yang berlaku.
“Kebebasan pers adalah pilar demokrasi. Wartawan yang bekerja secara profesional, melakukan cek dan ricek, serta memberikan ruang konfirmasi berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jika mereka memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, tentu berhak mempertahankan kehormatannya — namun semuanya harus diselesaikan melalui jalur hukum yang benar,” tegas Prof. Sutan Nasomal melalui sambungan telepon, Minggu (18/10/2026).
Undangan Klarifikasi Polda Riau & Status Pendataan Media
Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau telah melakukan penyelidikan atas pengaduan Juari tertanggal 24 Juli 2026, terkait dugaan pencemaran nama baik melalui pemberitaan. Surat perintah penyelidikan dikeluarkan pada 12 Agustus 2026, disertai surat Dewan Pers tertanggal 15 September 2026 yang menyebutkan media kabarriau.net belum tercatat di Dewan Pers.
Namun, Prof. Sutan Nasomal mengingatkan bahwa status pendataan tidak dapat disamakan dengan penilaian pidana:
“Belum terdaftar di Dewan Pers tidak berarti pemberitaan otomatis melanggar hukum. Produk jurnalistik tetap harus dinilai berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Dua hal ini harus dipisahkan dengan tegas,” jelasnya.
Berita Acara Musyawarah Menjadi Bukti Penting
Salah satu dokumen kunci yang muncul dalam kasus ini adalah Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Masalah Keluarga, tertanggal 25 April 2026. Dokumen bermeterai ini memuat kesepakatan antara pihak keluarga Dini dan Juari, mencakup rencana pernikahan siri setelah Juari menunaikan ibadah haji, pemenuhan kebutuhan hidup, hingga penyelesaian proses perceraian. Dokumen ini ditandatangani oleh keluarga, tokoh masyarakat, dan unsur RT/RW.
Pihak media juga menyatakan telah mengantongi rekaman suara dari sejumlah narasumber yang mengetahui persoalan tersebut. Namun, keaslian dan relevansi seluruh dokumen tetap perlu diverifikasi secara objektif oleh pihak berwenang.
Desakan: Dugaan Pelanggaran UU ASN dan UU Perkawinan Jangan Diabaikan
Ini adalah poin paling tajam yang disampaikan Prof. Sutan Nasomal. Ia meminta agar penegak hukum tidak hanya berfokus pada laporan terhadap media, tetapi juga menelusuri persoalan yang menjadi akar masalahnya:
“Jangan sampai perhatian hukum hanya satu arah. Jika ada dugaan pelanggaran disiplin ASN maupun ketentuan perkawinan, instansi berwenang wajib memeriksa secara proporsional dan transparan. Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum.”
Beberapa dasar hukum yang perlu ditelaah secara menyeluruh:
UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN kewajiban menjaga integritas dan perilaku
PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS aturan perilaku dan sanksi
UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia
Empat Pemred Pertimbangkan Langkah Balik
Rishki Nifayadi Garawn, salah satu pimpinan redaksi yang dipanggil, menyatakan pihaknya tengah mempelajari seluruh dokumen dan mempertimbangkan langkah hukum balik apabila ditemukan dasar yang kuat. Ia juga mengingatkan bahwa sengketa jurnalistik seharusnya mengutamakan mekanisme hak jawab dan koreksi sesuai UU Pers.
“Pers harus bebas dan bertanggung jawab. Penegak hukum harus bekerja profesional — jangan ada yang dinyatakan bersalah sebelum proses pembuktian selesai. Keadilan harus terlihat ditegakkan di semua sisi,” pungkas Prof. Sutan Nasomal.
Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini. Ruang tanggapan tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait.
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H. — Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) / Association of Young Indonesian Advocates
(Tim Redaksi Jurnalis24detik.com — 19 Oktober 2026)
