Jurnalis24detik.com |Gunungsitoli — Polemik dugaan kebocoran kunci jawaban dalam seleksi calon perangkat Desa Ombolata Simenari, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, semakin memanas dan mulai membelah masyarakat. Ketua Ormas Garda Bela Negara (GBNN), Siswanto Laoli, memberikan sorotan tajam: tuduhan serius itu harus dibuktikan dengan fakta, bukan sekadar asumsi yang berpotensi merusak nama baik seseorang dan merobek ikatan persaudaraan warga.
Pernyataan itu disampaikan Siswanto kepada awak media, Sabtu (24/10/2026), seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPRD Kota Gunungsitoli, Jumat (23/10/2026).
Nilai Tinggi Bukan Bukti Kecurangan
Siswanto menegaskan, dasar dari setiap tuduhan adalah bukti, bukan ketidakpuasan terhadap hasil. Jika benar terjadi kebocoran kunci jawaban, tunjukkan buktinya secara terang.
“Kalau memang ada kebocoran kunci jawaban, tunjukkan buktinya. Jangan hanya karena ada peserta memperoleh nilai tinggi, lalu muncul tudingan seolah-olah nilai itu didapatkan dengan cara yang tidak benar. Nilai tinggi bukan bukti kecurangan. Bisa saja peserta tersebut memang menguasai materi ujian,” tegas Siswanto.
Ia mengingatkan, hasil yang tidak sesuai harapan seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk langsung mencurigai pihak lain. Logika tidak boleh dibalik: prestasi bukan alasan untuk dihakimi.
RDPU Digelar, Namun Bukti Masih Menjadi Tanda Tanya
RDPU yang melibatkan Komisi I DPRD Kota Gunungsitoli, Penjabat Kades Ombolata Simenari, Camat, Kepala Dinas PMDK, Bagian Hukum Pemko Gunungsitoli, panitia penyaringan, dan pihak pengaju keberatan telah berlangsung. Namun, berdasarkan pengamatan Siswanto, belum terlihat bukti konkret yang secara langsung menghubungkan peserta dengan nilai tertinggi terhadap dugaan kebocoran tersebut.
“Jangan membalik logika dan fakta. Orang yang memperoleh nilai tinggi tidak otomatis melakukan kecurangan. Kalau ada pelanggaran, tunjukkan bukti, dokumen, atau keterangan yang bisa diuji,” ujarnya.
Siswanto mendesak pihak yang mengajukan keberatan untuk menjelaskan secara terbuka bagian mana yang dianggap bermasalah, sehingga pemerintah dapat menindaklanjutinya sesuai ketentuan.
Keterlibatan Keluarga Wakil Wali Kota Ikut Disorot
Polemik ini kian memanas karena keberatan diajukan oleh pihak yang disebut memiliki hubungan dengan pejabat daerah yakni Firman Lase, adik kandung Wakil Wali Kota Gunungsitoli, serta Yuliaman Lase dan sejumlah keluarganya. Siswanto mempertanyakan: apakah ini murni urusan kebenaran, atau ada kepentingan lain yang tersembunyi?
“Kalau memang tujuannya menegakkan keadilan, fokuslah pada bukti dan substansi persoalan. Jangan sampai asumsi berkembang begitu jauh, tetapi bukti dan dasar tuduhannya sendiri tidak dapat dijelaskan secara terang,” katanya.
Ia pun menyoroti pertanyaan mendasar yang muncul di tengah masyarakat: “Apakah Wakil Wali Kota mengetahui persoalan ini? Jangan sampai polemik tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat sekaligus mencederai marwah jabatan yang diemban.”
Siswanto menegaskan, hubungan keluarga dengan pejabat tidak boleh menjadi alasan untuk menghakimi seseorang tetapi juga tidak boleh membuat substansi keberatan luput dari pemeriksaan yang objektif. Semua pihak harus berdiri setara di hadapan aturan dan keadilan.
Siapa Sebenarnya yang Merasa Dirugikan?
Dinamika selama RDPU juga menarik perhatian Siswanto. Ia menyoroti: mengapa yang aktif mempersoalkan hasil justru pihak tertentu, sementara peserta lain yang nilainya lebih rendah justru tidak menyampaikan keberatan secara langsung dalam forum?
“Yang perlu dijelaskan adalah apa substansi keberatannya dan siapa yang benar-benar merasa dirugikan. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi polemik, sementara pokok persoalannya tidak mendapatkan penjelasan yang memadai,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa sikap diam peserta tidak dapat dijadikan bukti adanya rekayasa. Itulah sebabnya pembuktian melalui jalur resmi menjadi sangat krusial.
“Horo Nga’oto” Jangan Korbankan Persaudaraan!
Pesan yang disampaikan Ketua Komisi I DPRD dalam RDPU agar persoalan ini tidak berkembang menjadi “Horo Nga’oto” atau benih permusuhan yang mewariskan dendam disambut baik oleh Siswanto. Baginya, ini adalah alarm sosial yang sangat penting didengar semua pihak.
“Kalau ada keberatan, silakan tempuh jalur yang benar. Tetapi jangan sampai persoalan seleksi perangkat desa justru merusak persaudaraan. Masyarakat tidak seharusnya menjadi korban dari polemik yang belum jelas pembuktiannya,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pemerintahan desa bukan milik kelompok atau keluarga tertentu. Penentuan perangkat desa harus berlandaskan aturan, bukan tekanan, kedekatan, ataupun kepentingan pribadi.
Apresiasi dan Harapan Penyelesaian yang Bijaksana
Siswanto mengapresiasi langkah Komisi I DPRD, Camat Gunungsitoli Selatan, serta Kepala Dinas PMDK yang telah memaparkan dokumen dan mekanisme penjaringan secara terbuka. Penjelasan yang disampaikan, menurut pengamatannya, menunjukkan bahwa proses administrasi telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap ke depan: jika ada pelanggaran, buktikan dan proses sesuai hukum. Jika tidak ada bukti yang cukup, jelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar spekulasi tidak terus berlarut-larut. Yang terpenting, jangan sampai kepentingan sesaat mengalahkan keutuhan persaudaraan warga Desa Ombolata Simenari.
Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Ketua Ormas GBNN, Siswanto Laoli. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi semua pihak yang disebut dalam berita ini untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi secara berimbang. Praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Polemik di Desa Ombolata Simenari menjadi cermin bagi kita semua: keadilan harus ditegakkan, tetapi tidak dengan mengorbankan kebenaran dan persaudaraan.(Redaksi)
