Jurnalis24detik.com | Parepare, Sulawesi Selatan – Keterlambatan penanganan perkara dugaan penggelapan sertifikat tanah yang dilaporkan oleh Rustan di Polres Parepare memicu sorotan tajam dari masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pasalnya, laporan telah masuk sejak 6 Agustus 2026 lebih dari 90 hari namun hingga saat ini belum ada kemajuan yang berarti.
Korban telah memenuhi kewajibannya: memberikan penjelasan lengkap kepada penyidik, menghadirkan saksi-saksi, serta melampirkan fotokopi tanda terima dari Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Parepare sebagai bukti pendukung. Namun ironisnya, penyidik dinilai belum pernah memanggil pihak-pihak yang dianggap krusial dalam perkara ini.
Pertanyaan Kritis: Siapa yang Belum Dipanggil?
LSM Perkara menyoroti ketidakwajaran proses penyelidikan ini. Setelah lebih dari tiga bulan, penyidik belum memanggil:
Pihak BPN Parepare yang diduga terlibat dalam dugaan penggelapan sertifikat
Mantan istri pihak yang diduga terkait dalam transaksi
Pembeli tanah pihak yang menerima objek sengketa
Notaris yang menangani akta jual beli tanah tersebut
Belum pernah dilaksanakan Gelar Perkara sebagaimana diwajibkan dalam Standar Operasional Prosedur kepolisian. Hal ini memunculkan dugaan kuat di kalangan masyarakat:
“Ada apa sebenarnya di Polres Parepare? Apakah pihak BPN dilindungi? Atau ada pihak tertentu yang sengaja memperlambat perkara ini agar kedaluwarsa?”
LSM Perkara Angkat Bicara: Minta Kapolda Sulsel Bertindak Tegas
Ketua DPD LSM Perkara menyatakan keterlambatan ini telah melampaui batas kewajaran dan ketentuan SOP kepolisian.
“Sudah lebih dari 90 hari, belum ada gelar perkara, belum ada pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga kuat terlibat. Korban sudah kooperatif bawa saksi, bawa bukti, jelaskan semuanya. Tapi penyidik seolah diam saja. Ini bukan sekadar lambat, ini kelalaian yang mencurigakan. Masyarakat bertanya-tanya: apakah Kapolres Parepare melindungi pihak BPN yang diduga terlibat penggelapan sertifikat tanah?”
LSM Perkara secara resmi menyampaikan desakan tegas kepada Kapolda Sulawesi Selatan:
“Kami minta Kapolda Sulsel segera mencopot Kapolres Parepare, Kasat Reskrim, dan penyidik yang menangani perkara ini. Mereka dinilai tidak becus, tidak profesional, dan membiarkan keadilan diinjak-injak. SOP kepolisian tidak boleh dilanggar begitu saja demi melindungi pihak tertentu!”
Dasar Hukum Undang-Undang Kepolisian & SOP Penanganan Perkara
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1): Polisi berkewajiban menjamin terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menunda-nunda penanganan perkara jelas bertentangan dengan amanat undang-undang ini.
Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2012 tentang Pengendalian Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan: Mengatur batas waktu penyelidikan dan kewajiban melaporkan perkembangan perkara. Keterlambatan tanpa alasan sah merupakan pelanggaran prosedural.
Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2021 tentang Penanganan Laporan Masyarakat: Setiap laporan wajib ditindaklanjuti secara profesional, cepat, dan transparan. Gelar perkara wajib dilaksanakan untuk menentukan status perkara.
Pasal 372 KUHP: Penggelapan barang/sertifikat milik orang lain merupakan tindak pidana yang harus segera ditindaklanjuti.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Setiap instansi wajib memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan. Keterlambatan penanganan perkara melanggar hak publik atas keadilan.
Catatan Redaksi
SP2HP yang diterima korban pada 21 Oktober 2026 menyatakan perkara masih dalam tahap pengumpulan bukti. Namun fakta bahwa pihak-pihak kunci belum pernah dipanggil dan gelar perkara belum dilaksanakan setelah lebih dari 90 hari memunculkan pertanyaan serius. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Kapolres Parepare, Kasat Reskrim, maupun pihak BPN Parepare untuk memberikan klarifikasi secara berimbang. Masyarakat berhak tahu: apakah hukum berlaku sama untuk semua pihak?
(Tim Redaksi Jurnalis24detik.com)
