Jurnalis24detik.com | Mamasa, Sulawesi Barat — Gelombang ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Mamasa semakin memuncak. Di tengah menumpuknya laporan dugaan penyimpangan yang tidak kunjung ditindaklanjuti, serta munculnya kejanggalan dalam penanganan kasus, masyarakat secara terbuka meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Penyidik, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), hingga Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa.
Surat Panggilan Saksi yang Mengundang Tanda Tanya
Sebelumnya, Ketua DPD LSM Perkara Sulawesi Barat, Ayu Lestari Silo, menerima Surat Panggilan Saksi Kejaksaan Negeri Mamasa Nomor: SP-2720/P.6.13/Fd.2/10/2026, tertanggal 26 Oktober 2026. Ia dipanggil untuk diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2024.
Pemeriksaan dilaksanakan pada Jumat, 30 Oktober 2026, pukul 14.00 WITA hingga 19.00 WITA di Ruang Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa. Namun dari seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan, tidak ditemukan keterkaitan yang jelas antara Ayu Lestari Silo dengan kasus tersebut.
“Kenal dengan bendahara KPU? Tidak. Kenal dengan PPTK KPU? Tidak. Kenal dengan Ardes? Keluarga, ya juga satu kampung. Sering berkomunikasi.”
Penyidik juga menyinggung soal adanya transferan melalui bendahara KPU, namun Ayu Lestari menegaskan: “Saya tidak pernah kenal bendahara tersebut.”
Penyidik juga sempat bertanya: “Ibu pernah ke Polda, ibu ingin hentikan kasus ini?” Dengan tegas dijawab: “Saya tidak pernah meminta menghentikan laporan ini, dan saya tekankan sekali lagi saya tidak pernah meminta apa pun.”
Ayu Lestari menjelaskan bahwa kedatangannya ke Polda Sulbar semata-mata untuk menanyakan kejanggalan penyelidikan yang berjalan di dua tempat sekaligus di Kejaksaan Negeri Mamasa dan di Polda Sulawesi Barat untuk kasus yang sama. Pihak Polda menjawab bahwa mereka tidak lagi melanjutkan karena telah ditangani oleh penyidik Jaksa Mamasa. Namun masyarakat mempertanyakan: Apakah dengan menanyakan hal tersebut ke Polda, penyidik jaksa merasa terganggu? Ada apa sebenarnya?
Laporan Menumpuk, Namun “Diam di Tempat”
Keluhan yang berkembang di tengah masyarakat sangat nyata:
25 laporan dugaan korupsi Dana Desa tidak diproses, akhirnya dicabut karena dinilai mangkrak
Kasus dugaan korupsi dana hibah pemilu KPU Mamasa tahun 2024 tergantung selama hampir 3 tahun tanpa kejelasan
Dugaan keterlibatan pihak terkait dalam proyek revitalisasi sekolah TK Harapan Jaya senilai Rp1.112.050.000,- belum ada penindakan
Justru pihak yang melaporkan dan mengawasi yang dipanggil diperiksa berjam-jam, sementara pihak-pihak yang terindikasi dalam berbagai kasus belum ada yang diproses
“Penegak hukum di Mamasa seakan mati. Laporan masuk, tidak ada tindakan. Waktu berlalu, kasus menguap. Tapi ketika ada yang berani bertanya, justru dia yang disasar. Ini bukan penegakan hukum, ini pelindungan pihak tertentu,” tegas warga Mamasa.
Seruan Resmi: Kejagung RI Harus Turun Tangan!
Masyarakat dan LSM Perkara secara bersama-sama menyerukan kepada Kejaksaan Agung RI:
“Kami meminta Kejaksaan Agung RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Penyidik, Kasi Intel, dan Kajari Mamasa. Banyaknya laporan yang hanya diam di meja tanpa ditindaklanjuti menunjukkan ada yang tidak beres di sana. Jangan sampai Kejaksaan Negeri Mamasa bukan lagi menjadi tempat mencari keadilan, melainkan tempat melindungi kesalahan.”
Seruan ini menguat setelah dugaan-dugaan berikut mencuat ke permukaan:
Kasi Intel Kejaksaan Mamasa disebut-sebut membekingi dugaan penyimpangan proyek pembangunan sekolah TK Harapan Jaya senilai Rp1,1 miliar
Dua instansi Polda Sulbar dan Kejaksaan Mamasa diduga menyidik kasus yang sama tanpa mekanisme pengalihan perkara yang jelas, padahal Pasal 8 Kesepakatan Bersama Kejaksaan, Polri, dan KPK No. KEP-049/A/J.A/03/2012 mengatur bahwa instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan yang berwenang menindaklanjuti
Pemeriksaan Ketua LSM Perkara berlangsung berjam-jam tanpa dasar keterkaitan yang jelas, sementara kasus-kasus besar dibiarkan terkatung-katung
Pertanyaan sederhana kepada Polda Sulbar justru disambut pemeriksaan di Kejaksaan yang terasa menekan
Dasar Hukum: Pengawasan adalah Hak, Evaluasi adalah Kewajiban
Berdasarkan Pasal 9 Kesepakatan Bersama Kejaksaan, Polri, dan KPK No. KEP-049/A/J.A/03/2012, supervisi dan pengawasan bersama dapat dilakukan terhadap perkara yang meresahkan masyarakat. Jika kinerja penegak hukum dipertanyakan secara luas, maka lembaga di atasnya berkewajiban:
Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: Kejaksaan Agung berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap seluruh jajaran Kejaksaan di daerah. Jika ditemukan kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau kinerja yang tidak memuaskan, maka langkah koreksi adalah keharusan.
Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-014/JA/10/2011 tentang Pengawasan di Lingkungan Kejaksaan: Setiap jaksa wajib bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Masyarakat berhak melaporkan dugaan pelanggaran kinerja jaksa kepada atasan langsung maupun Pengawasan Jaksa Agung Muda di Kejagung RI.
“Jangan Diamkan Suara Rakyat, Selesaikan Kasusnya!”
Masyarakat Mamasa menegaskan tuntutannya dengan tegas:
“Kejagung RI, tolong dengar suara kami. Kami tidak meminta perlakuan istimewa, kami hanya meminta hukum berjalan sebagaimana mestinya. Jika laporan benar, proseslah. Jika salah, jelaskanlah. Jangan didiamkan, jangan dikaburkan, jangan justru yang bertanya yang ditekan. Evaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Mamasa sekarang juga, karena rakyat berhak atas penegakan hukum yang nyata, bukan janji yang diam di tempat.”
Catatan Redaksi
Redaksi menyampaikan seruan ini sebagai bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui dan menuntut kinerja lembaga publik, berdasarkan surat panggilan resmi serta keterangan yang diterima dari berbagai pihak. Kami mengundang Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, maupun Kejaksaan Negeri Mamasa untuk memberikan tanggapan resmi terhadap seruan masyarakat ini. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi kepercayaan publik. Jika tidak ada yang disembunyikan, maka tidak ada yang perlu ditakutkan untuk dijelaskan.
(Tim Redaksi )
