Jurnalis24detik.com | Mamasa — Kasus dugaan korupsi berlarut-larut tidak ada kejelasan, justru warga yang melapor dan mengawasi yang mendapat tekanan. Inilah fakta yang disampaikan secara resmi oleh Ketua DPD LSM PERKARA Provinsi Sulawesi Barat, Ayu Lestari Silo, dalam laporannya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 31 Oktober 2026. Laporan ini berisi dugaan pelanggaran kode etik penyidik serta kelalaian penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri Mamasa.
25 Laporan Dibungkam, Temuan BPK Rp1,2 Miliar Mangkrak Hampir 3 Tahun
Ada tiga persoalan krusial yang selama ini terkatung-katung di Kejaksaan Negeri Mamasa:
25 laporan dugaan penyimpangan Dana Desa tidak diproses secara serius; pelapor merasa keberatan namun tidak ada tindak lanjut yang jelas.
Temuan terkait KPU Kabupaten Mamasa mencuat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengelolaan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari anggaran total Rp 35 miliar. BPK mencatat temuan senilai Rp 1,2 miliar yang berkaitan dengan ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran Pilkada 2024. Dugaan korupsi dana hibah tersebut telah berjalan hampir 3 tahun, namun status penyelesaiannya masih belum jelas.
Dua temuan penting lainnya juga terhenti: dugaan perjalanan dinas fiktif tahun 2020 dan Belanja Tidak Terduga Dinas PU Kabupaten Mamasa.
Bukan Pelapor, Ponsel Pribadi Tetap Digeledah Tanpa Surat
Alih-alih dilindungi, pihak yang mengawasi justru diperlakukan sebagai tersangka. Ayu Lestari Silo memaparkan:
“Pada Jumat, 30 Oktober 2026, saya dipanggil ke Kejaksaan Negeri Mamasa. Padahal saya bukan pelapor dalam kasus tersebut dan tidak memiliki hubungan apa pun dengan dugaan korupsi dana hibah Pemilu KPU Mamasa.”
Tiga orang penyidik diduga memaksanya membuka isi ponsel pribadi tanpa surat perintah, tanpa Berita Acara Pemeriksaan, dan tanpa dasar hukum yang sah. Bahkan ibundanya juga diminta menyerahkan ponsel pribadinya untuk diperiksa.
Dugaan Pelanggaran Kode Etik & Peraturan Hukum:
Pemanggilan Saksi Tanpa Dasar Hukum yang Jelas
Melanggar Prinsip Keadilan Pedoman Perilaku Jaksa poin 3 huruf c: “Jaksa senantiasa melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum dan keadilan, tidak memihak, serta tidak membedakan perlakuan terhadap seseorang karena alasan apapun.”
Pemaksaan Pemeriksaan Ponsel Pribadi Tanpa Surat Perintah
Melanggar Prinsip Integritas Pedoman Perilaku Jaksa poin 4 huruf a: “Jaksa tidak boleh menyalahgunakan kedudukan dan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan, atau pihak lain.”
Juga melanggar Pasal 44 & 45 KUHAP serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan hak atas informasi pribadi.
Duplikasi Penyelidikan Tanpa Mekanisme Pengalihan Perkara
Satu perkara disidik oleh Polda Sulbar dan Kejari Mamasa secara bersamaan bertentangan dengan Kesepakatan Bersama No. KEP-049/A/J.A/03/2012 Pasal 8 ayat (4).
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang & Perlindungan Pihak Tertentu
Dalam proyek Revitalisasi TK Harapan Jaya senilai Rp1,1 miliar, Kasi Intel Kejari Mamasa disebut terlibat pengawasan. Pihak terindikasi belum diproses, sementara yang mengawasi justru dipanggil dan diperiksa.
LSM Desak Kejagung Audit Menyeluruh Kejari Mamasa
Laporan resmi ini meminta Kejaksaan Agung RI untuk:
1. Periksa dugaan pelanggaran kode etik Tiga penyidik yang diduga memeriksa ponsel pribadi tanpa dasar hukum harus dipertanggungjawabkan
2. Audit kinerja Kejari Mamasa secara menyeluruh Evaluasi Penyidik, Kasi Intel, dan Kajari Mamasa
3. Jelaskan duplikasi penyelidikan Mengapa satu perkara ditangani dua instansi tanpa prosedur sah?
4. Selesaikan kasus temuan BPK Rp1,2 Miliar secara transparan Jelaskan status perkara yang mangkrak hampir 3 tahun
5. Jelaskan mengapa 25 laporan tidak diproses Masyarakat berhak mendapat penjelasan tertulis
“Kejaksaan bukan milik kelompok tertentu. Penegak hukum harus berdiri untuk seluruh rakyat. Jika ada yang menyalahgunakan wewenang dan melanggar kode etik, tindaklah tanpa pandang bulu. Hukum tidak boleh berpihak.”
Ayu Lestari Silo, Ketua DPD LSM PERKARA Sulbar
Tembusan laporan telah dikirimkan kepada: Kejati Sulbar, KPK RI, Komnas HAM RI, dan Ombudsman RI.
Catatan Redaksi
Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen resmi yang diterima redaksi, termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK serta laporan dugaan pelanggaran kode etik yang disampaikan LSM PERKARA. Tuduhan-tuduhan yang disampaikan belum menjadi fakta yang terbukti secara sah di hadapan pengadilan. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Kejaksaan Negeri Mamasa maupun pihak-pihak yang disebutkan untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi secara berimbang.
(Tim Redaksi Jurnalis24detik.com)
