Jurnalis24detik.com | Parepare Sulawesi Selatan — Sebuah kasus dugaan pemalsuan dokumen mencuat di Kota Parepare. Sebuah surat pernyataan pengalihan tanah seluas 160 meter persegi yang tertanggal 24 Maret 2020 dan diketahui oleh mantan Lurah Watang Bacukiki, ternyata tidak memiliki jejak arsip di kantor kelurahan. Para saksi yang namanya tercantum dalam surat tersebut pun membantah keaslian tanda tangan mereka. Kini, pemilik tanah, Rustam, resmi melaporkan dugaan pemalsuan dokumen tersebut ke Polres Parepare.
Sertifikat Hilang, Muncul Surat Pengalihan Tanah
Masalah bermula ketika Rustam kehilangan sertifikat tanahnya. Saat berurusan di Kantor BPN Kota Parepare pada Selasa, 3 November 2026, pihak penyidik justru menunjukkan sebuah surat pernyataan yang berisi pengalihan tanah seluas 160 meter persegi atas nama Rustam kepada mantan istrinya, Handayani, sebagai pengganti utang sebesar Rp35 juta.
Rustam langsung membantah keras keberadaan surat tersebut:
“Saya tidak pernah membuat surat apapun pada tanggal itu. Tidak pernah ada pertemuan seperti yang tertulis di sini,” tegas Rustam kepada penyidik.
Dengan izin penyidik, Rustam memotret dan mencetak surat tersebut untuk menelusuri kebenarannya sendiri.
Bermaterai & Diketahui Lurah, Tapi Arsip Tidak Ditemukan
Pada Rabu, 4 November 2026, Rustam mendatangi Kantor Kelurahan Watang Bacukiki untuk menanyakan keberadaan dokumen yang seharusnya tercatat dan tersimpan di arsip kelurahan. Namun Lurah Watang Bacukiki, Rakhib Raghib Brahman, S.TR.IP., memberikan jawaban yang mengejutkan:
“Pegawai di kantor ini banyak yang baru. Terkait surat tahun 2020 tersebut, kami tidak menemukan arsipnya. Silakan Bapak cari sendiri dulu,” ujarnya.
Kejanggalan semakin terlihat saat Rustam mendatangi para saksi yang namanya tercantum dalam surat:
Andi Guntur menegaskan: “Itu bukan tanda tangan saya. Saya tidak pernah ke kantor kelurahan untuk urusan ini.”
Udin belum memberikan penyangkalan secara langsung, namun menyatakan perlu mengingat kembali kejadian tersebut.
Sebelumnya, pada 21 Juli 2026, Kelurahan Watang Bacukiki juga telah mengirimkan undangan mediasi sengketa tanah bernomor 005.198/Wt.Bacukiki kepada Rustam dan Handayani, namun Rustam tidak hadir dalam pertemuan yang dijadwalkan pada Rabu, 22 Juli 2026 tersebut.
Resmi Dilaporkan ke Polres Parepare
Melihat berbagai kejanggalan yang ditemukan, pada Kamis, 5 November 2026, Rustam resmi melaporkan perkara dugaan pemalsuan dokumen ke SPKT Polres Parepare. Laporan telah diterima dan dicatat secara resmi dengan tanda terima yang dikeluarkan oleh KA SPKT Polres Parepare, Iptu Ridwan Ardhansyah Lukas, S.H.
“Saya berharap proses hukum berjalan transparan. Tanah saya tidak boleh berpindah tangan melalui dokumen yang keberadaannya diragukan,” ujar Rustam usai melaporkan perkaranya.
Catatan Redaksi:
Jurnalis24detik.com telah berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan. Ruang konfirmasi tetap terbuka seluas-luasnya. Perlu ditegaskan bahwa tuduhan pemalsuan dalam pemberitaan ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum terbukti secara sah di pengadilan. Perkembangan kasus ini akan terus kami pantau.
(Redaksi Jurnalis24detik.com)
