Jurnalis24detik.com | Jakarta— Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri kini menjadi sorotan tajam. Mantan Ketua Komite I DPD RI periode 2019–2024 sekaligus Pakar Politik Hukum Universitas Kartamulia, Dr. Fachrul Razi, menegaskan kasus ini tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis saja. Penyidik wajib menelusuri siapa yang memberi perintah dan untuk tujuan apa operasi tersebut dijalankan.
Jangan Biarkan Pelaksana Jadi Kambing Hitam
“Jangan hanya tangkap pelaksana. Kita harus cari yang memerintahkan. Jangan sampai kasus ini tertutup hanya dengan menahan orang yang menekan tombol, sementara otak di balik operasi ini bebas tanpa disentuh,” tegas Dr. Fachrul Razi saat dikonfirmasi media, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa terjadi atas inisiatif perorangan. Jika dilakukan secara sistematis dan terencana, maka ada struktur komando yang harus dibongkar.
“Siapa yang mengendalikan? Siapa yang menerima hasil sadapan? Informasi itu digunakan untuk apa? Kalau pertanyaan ini tidak dijawab, berarti ada yang ditutupi,” ujarnya.
Penyadapan Bisa Mengarah ke Dugaan Makar
Dr. Fachrul Razi menjelaskan, jika terbukti penyadapan ini bertujuan mengumpulkan informasi untuk menekan, memengaruhi, atau bahkan melumpuhkan Presiden dalam menjalankan pemerintahan, maka penyidik wajib memeriksa unsur pidana makar dalam kerangka hukum berikut:
Pasal 191 UU No. 1 Tahun 2023: Makar dengan maksud merampas kemerdekaan Presiden atau menjadikannya tidak mampu menjalankan pemerintahan
Pasal 193 UU No. 1 Tahun 2023: Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah
Pasal 196 UU No. 1 Tahun 2026: Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar
Pasal 258 KUHP Nasional, UU Telekomunikasi, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi: Pelanggaran terkait penyadapan ilegal dan pelanggaran privasi
“Penyadapan ilegal adalah satu hal. Tapi kalau ini bagian dari rencana lebih besar untuk melemahkan pemerintahan, maka makar harus diuji secara serius. Jangan diabaikan begitu saja,” jelasnya.
Negara Hukum, Siapa Pun Bisa Diperiksa
Dr. Fachrul Razi juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tidak ada jabatan atau institusi yang kebal hukum. Semua pihak yang terlibat, tanpa terkecuali, harus dipertanggungjawabkan sesuai perannya masing-masing.
“Yang memerintahkan harus bertanggung jawab lebih besar daripada yang melaksanakan. Itu prinsip hukum yang berlaku di negara mana pun. Jangan sampai hierarki tanggung jawab terbalik hanya karena ada pihak yang ingin dilindungi,” peringatannya.
Catatan Redaksi
Jurnalis24detik.com menyajikan informasi ini sebagai bagian dari hak publik mengetahui berbagai perspektif. Dugaan penyadapan ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Seluruh pihak yang disebut berhak memberikan penjelasan dan pembelaan. Pernyataan terkait dugaan makar merupakan pandangan ahli dan belum merupakan putusan hukum. Perkembangan kasus ini akan terus kami pantau dan laporkan.
(Tim Redaksi Jurnalis24detik.com)
