Sorotberitanasional.id | Parepare, Sulawesi Selatan — Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di UPTD SD Negeri 20 Parepare dengan anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.650.000.000,- justru memunculkan dua masalah serius sekaligus: konstruksi bangunan yang diduga tidak memenuhi standar keselamatan, serta siswa yang terpaksa belajar di luar lingkungan sekolah karena pembangunan yang tidak selesai tepat waktu.
Laporan Warga Memicu Investigasi
Pada 26 Oktober 2026, redaksi menerima laporan tertulis dari warga dan penggiat media yang memohon penelusuran mendalam terkait dugaan ketidakberesan di SDN 20 Parepare. Warga menyoroti indisipliner pengawasan proyek, sikap tertutup kepala sekolah, dan siswa yang dikorbankan selama pembangunan berlangsung.
Temuan Lapangan: Konstruksi Di Bawah Standar
Menindaklanjuti laporan tersebut, tim media turun langsung ke lokasi pada Kamis, 5 November 2026, sekitar pukul 11.00 WITA. Di lokasi, tim menemukan fakta yang mengkhawatirkan:
Tiang struktur bangunan Tingkat 2 hanya digali sekitar 50 sentimeter, lalu diberi cakar ayam TANPA slop bawah, TANPA blok penyangga/balkon pondasi. Pekerja pun tidak terlihat menggunakan alat pelindung diri (K3).
Konstruksi bangunan Tingkat 2 wajib memiliki sistem pondasi yang saling mengikat. Tanpa balok penyangga/slop bawah, tiang berdiri sendiri dan sangat rentan miring, retak, bahkan roboh jika terjadi gempa atau angin kencang. Standar keselamatan bangunan sekolah justru harus paling ketat, bukan diabaikan.
Kepala Sekolah Akui: Siswa Belajar di Luar Sekolah Sudah Sebulan
Pada kunjungan kembali di Senin, 9 November 2026, tim media akhirnya dapat berbicara langsung dengan Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 20 Parepare, Arnold Nurdin. Beliau mengakui:
“Memang dulu proses pelajaran dilaksanakan secara daring. Saya sedang berusaha mencari solusi tempat belajar. Saat ini kelas V dan VI di tiga ruang kelas sekolah masih bisa digunakan. Namun kelas III belajarnya di salah satu rumah warga, dan untuk kelas I dan II sementara ini menempati lokasi di masjid. Proses pembelajaran seperti ini sudah berjalan sekitar satu bulan,” ujar Arnold Nurdin.
Pengakuan ini menegaskan kekhawatiran warga: revitalisasi yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan justru mengorbankan kenyamanan dan hak siswa atas fasilitas belajar yang layak.
Dasar Aturan yang Berlaku
No. Aturan Isi Penting
1 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 16 & 34 Bangunan wajib dibangun sesuai rencana teknis dan memenuhi syarat keselamatan
2 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (3) Pendidikan diselenggarakan dalam lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan kondusif
3 Permen PUPR No. 28 Tahun 2016 tentang Standar Teknis Bangunan Gedung Sekolah Konstruksi harus mampu menahan beban, termasuk beban gempa
4 SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural Elemen struktur vertikal wajib dihubungkan dengan struktur bawah secara memadai
Terkait Masalah Konstruksi: Serahkan ke Pengawas
Ditanya terkait pemasangan tiang yang tidak menggunakan slop/balkon penyangga, Kepala Sekolah menjawab:
“Mohon maaf, terkait masalah teknis tersebut Bapak bisa berkoordinasi dengan pengawas proyek. Saya bertugas sebagai manajemen sekolah, bukan teknis konstruksi.”
Namun Kepala Sekolah tetap berkewajiban memastikan pembangunan di sekolahnya sesuai spesifikasi dan aman bagi warga sekolah. Menyerahkan sepenuhnya bukan berarti lepas dari tanggung jawab.
Program Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan
Nama Sekolah UPTD SD Negeri 20 Parepare
Pelaksana P2SP
Waktu Pelaksanaan 150 Hari Kalender • September – Desember 2026
Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2026
Nilai Bantuan Rp1.650.000.000,-
DESAKAN REDAKSI
Kepada WALIKOTA PAREPARE:
Segera perintahkan inspeksi mendadak dan verifikasi teknis menyeluruh. Jangan tunggu musibah terjadi. Keselamatan ratusan siswa taruhannya.
Kepada DINAS PENDIDIKAN & DINAS PUPR:
Lakukan audit teknis konstruksi. Jika ada penyimpangan, perbaiki sesuai standar dengan biaya ditanggung pihak yang lalai.
Kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI & KEPOLISIAN:
Selidiki kemungkinan penyimpangan spesifikasi teknis yang merugikan negara dan membahayakan keselamatan publik.
“Revitalisasi sekolah adalah untuk melindungi generasi penerus bukan justru menambah bahaya bagi mereka.”
(Redaksi Jurnalis24detik.com)
