Jurnalis.com.| Mamasa, Sulawesi Barat – Selama hampir tiga bulan, 25 laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Mamasa seolah terhenti tanpa kejelasan di Kejaksaan Negeri Mamasa. Laporan-laporan yang diserahkan secara bertahap sejak Juli hingga September 2026 itu justru terkesan diulur-ulur waktu, tidak ada pemberitahuan resmi, dan tidak ada kemajuan yang berarti.
Karena ketiadaan tindak lanjut tersebut, Ketua DPD LSM Perkara Sulawesi Barat, Ayu Lestari Silo, resmi menyerahkan surat pencabutan seluruh laporan pada Senin, 12 Oktober 2026. Surat diterima oleh Pelaksana PTSP Kejaksaan Negeri Mamasa, Gusmiyanti.
BERBULAN-BULAN DIULUR, BEBERAPA LAPORAN MASIH “PENDING”
Ketika pelapor menanyakan perkembangan laporan melalui pesan WhatsApp pada 5 September 2026, tanggapan yang diterima justru menunjukkan belum adanya penanganan yang serius:
“Laporan pertama sudah kelar mi, yang kedua belum kelar, yang ketiga dan keempat masih di pending. Kami masih kerjakan laporan-laporan lain. Saya belum baca hasil lengkapnya.” demikian jawaban Kasi Intel Kejaksaan Negeri Mamasa
Situasi ini semakin memprihatinkan ketika muncul narasi bahwa beberapa laporan terhambat dengan alasan dianggap “terkoneksi ke pusat”. Hal ini mempertanyakan kemandirian penegakan hukum di daerah dan menimbulkan dugaan adanya laporan yang sengaja diistimewakan atau justru diabaikan.
“KAMI TIDAK INGIN LAGI DIULUR WAKTU” LSM CABUT LAPORAN, PINDAHKAN KE TINGKAT PROVINSI
“Saya mencabut laporan ini karena tidak ada kejelasan. Laporan kami diulur-ulur waktu tanpa hasil. Banyak laporan korupsi di Kejaksaan Negeri Mamasa hanya diam di meja penyidik,” tegas Ayu Lestari Silo usai menandatangani berita acara pencabutan.
“Kami tidak ingin lagi diulur waktu. Karena Kejaksaan Negeri Mamasa tidak memberikan kepastian hukum, kami tarik kembali dan akan ajukan langsung ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat,” tambahnya.
LANGKAH TEGAS: LAPORAN DIAJUKAN LANGSUNG KE KEJATI SULAWESI BARAT
Pencabutan ini bukan berarti masalah selesai. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari langkah yang lebih tegas:
“Kami akan menyusun ulang seluruh berkas dan menyerahkannya langsung ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Rakyat berhak mendapatkan penegakan hukum yang cepat, transparan, dan tidak memandang siapa pun. Tidak boleh ada laporan yang dibiarkan mati hanya karena alasan tertentu.” Ayu Lestari Silo, Ketua DPD LSM Perkara Sulbar
LSM Perkara juga meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengevaluasi kinerja penyidik dan jaksa di Kejaksaan Negeri Mamasa, sekaligus menyelidiki mengapa begitu banyak laporan masyarakat tertahan tanpa penanganan yang layak.
Catatan Redaksi: Berita ini akan terus kami pantau perkembangannya. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta penegakan hukum yang adil dan cepat adalah hak seluruh rakyat Indonesia.
