Jurnalis24detik.com | Jakarta — Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa tegas di depan Klinik Utama Venus, kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Massa menuntut segera dilakukan penyegelan sekaligus penyelidikan menyeluruh atas dugaan pelanggaran perizinan dan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Vietnam yang diduga bekerja secara ilegal.
Dalam orasinya, Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Timur, Arjuna Gani, menegaskan bahwa Klinik Utama Venus diduga beroperasi tanpa kelengkapan perizinan yang sah. Lebih mengkhawatirkan, terindikasi tenaga medis asal Vietnam yang bekerja di klinik tersebut diduga menggunakan visa kunjungan, bukan izin tinggal dan izin kerja yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mengecam keras sikap pengelola klinik yang terkesan membandel dan tetap beroperasi tanpa memenuhi ketentuan perizinan. Aturan hukum tidak boleh disepelekan. Pemerintah harus bertindak tegas dan tidak membiarkan dugaan pelanggaran ini terus berlangsung,” tegas Arjuna dari atas mobil komando.
Arjuna menekankan, tenaga medis asing di fasilitas kesehatan wajib memiliki dokumen keimigrasian, izin kerja, registrasi, serta izin praktik yang sah. Jika hanya bermodal visa kunjungan, hal itu jelas melanggar hukum dan berisiko membahayakan keselamatan pasien.
“Ada dugaan adanya tenaga medis asal Vietnam yang bekerja menggunakan visa kunjungan atau visa liburan, bukan izin tinggal dan izin kerja yang sesuai dengan ketentuan. Instansi terkait wajib memeriksa ini secara transparan,” tambahnya.
HMI mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil alih koordinasi penanganan kasus ini, melibatkan instansi kesehatan, keimigrasian, dan penegak hukum agar pemeriksaan berjalan objektif dan tidak ada pihak yang kebal hukum.
Sementara itu, Penanggung Jawab Aksi, Al Taufik, menilai pelanggaran perizinan di sektor kesehatan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat. Ia meminta Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat segera bertindak bersama Satpol PP dan kepolisian.
“Kami minta dilakukan penyegelan sementara Klinik Venus sampai seluruh izin operasional terpenuhi. Aktivitas pelayanan harus dihentikan sementara sampai seluruh persyaratan hukum dipenuhi. Jangan sampai nyawa rakyat jadi taruhan,” ujar Al Taufik.
Massa juga mendesak kepolisian segera mengusut dugaan pelanggaran hukum yang terjadi, menindaklanjuti laporan dan bukti yang ada, serta memproses setiap pihak yang terbukti bersalah.
Dalam aksinya, ratusan massa membentangkan spanduk bertuliskan “Tangkap & Adili Direktur Utama Klinik Utama Venus” dan “Stop Malpraktek Segel Klinik Utama Venus”. Sebagian jalan di kawasan Cideng sempat terhambat, namun situasi tetap terkendali dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Sementara itu, sebelumnya Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Ilmi Tri Indiarto, mengonfirmasi persoalan ini telah dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut.
“Sudinkes Jakarta Pusat sudah melaporkan ke Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Saya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, masih menunggu arahan dari dinas provinsi,” ungkap Ilmi melalui pesan tertulis, Jumat (16/10/2026).
Catatan Redaksi:
Semua dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini berdasarkan pernyataan resmi pihak HMI Cabang Jakarta Timur. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak manajemen Klinik Utama Venus maupun instansi terkait untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi secara berimbang. Praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(Redaksi)
