Jurnalis24detik.com | Rabat — Berakhirnya mandat Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) yang telah berlangsung selama 35 tahun, menjadi babak bersejarah sekaligus momen krusial bagi masa depan kawasan Sahara Maroko. Keputusan Dewan Keamanan PBB yang tidak memperpanjang mandat tersebut disambut positif oleh Pemerintah Kerajaan Maroko sebagai langkah menuju penyelesaian definitif persoalan kedaulatan wilayah. Namun, momentum ini juga membawa tantangan besar yang harus dijawab dengan langkah nyata.
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (PERSISMA), Wilson Lalengke, menegaskan bahwa keberhasilan diplomatik tidak boleh berhenti pada penarikan pasukan PBB. Lebih dari itu, dua tanggung jawab mendesak kini berada di pundak Kerajaan Maroko dan komunitas internasional: menjamin stabilitas keamanan di wilayah selatan, serta menyelesaikan persoalan ratusan ribu pengungsi Sahrawi yang masih mendiami kamp-kamp di Tindouf, Aljazair.
Wilson Lalengke: Berakhirnya MINURSO Bukan Akhir Tanggung Jawab
Dalam pernyataannya dari Jakarta, Sabtu 31 Oktober 2026, Wilson Lalengke menilai keberhasilan penyatuan wilayah utara dan selatan Maroko harus diikuti dengan keberhasilan yang lebih substansial:
“Keberhasilan diplomasi tidak boleh hanya diukur dari perubahan sikap lembaga internasional atau berakhirnya suatu misi penjaga perdamaian. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera, dan bermartabat.”
Mantan alumnus PPRA-48 Lemhannas RI ini mengingatkan bahwa kehadiran MINURSO selama puluhan tahun memiliki fungsi vital memantau gencatan senjata, mengurangi risiko eskalasi konflik, serta mendukung pengurangan ancaman ranjau dan bahan peledak. Penarikan misi ini tidak boleh menciptakan kekosongan yang dimanfaatkan pihak-pihak yang menginginkan ketidakstabilan.
“Pemerintah Maroko harus segera menyusun langkah strategis agar berakhirnya mandat MINURSO tidak justru menciptakan ketidakpastian baru bagi rakyat yang tinggal di sana. Penguatan keamanan sipil, peningkatan layanan dasar, dan pembangunan ekonomi lokal harus segera dipercepat di seluruh kawasan Sahara,” tegasnya.
Dua Agenda Mendesak: Keamanan & Pemulangan Pengungsi
Wilson menempatkan nasib ratusan ribu pengungsi Sahrawi di kamp Tindouf sebagai prioritas kemanusiaan yang tidak boleh ditunda:
“Masyarakat Sahrawi adalah bagian penting dari sejarah dan identitas kawasan ini. Mereka tidak boleh dilupakan. Ratusan ribu jiwa yang terpisah dari tanah kelahirannya berhak untuk pulang secara sukarela, aman, bermartabat, dan terencana.”
Ia mendesak Pemerintah Maroko bersama PBB melalui UNHCR membangun mekanisme pemulangan dan reintegrasi yang konkret: tempat tinggal, dokumen kependudukan, pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan harus tersedia bagi mereka yang kembali. Aljazair juga diharapkan berperan konstruktif agar persoalan pengungsi tidak terus diwariskan ke generasi berikutnya.
“Perdamaian tidak akan sempurna selama masih ada keluarga yang terpisah, anak-anak yang tumbuh tanpa kepastian masa depan, dan komunitas yang hidup dalam ketidakpastian. Pemulangan bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari pembangunan manusia yang sesungguhnya,” tambah Wilson.
Perdamaian Sejati Menghadirkan Keadilan
Mengutip pemikiran Immanuel Kant tentang perdamaian abadi serta Amartya Sen tentang pembangunan sebagai perluasan kebebasan manusia, Wilson menegaskan:
“Perdamaian tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan atau berakhirnya mandat misi internasional. Perdamaian harus dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh ada masyarakat yang ditinggalkan, tidak boleh ada keluarga yang terus terpisah, dan tidak boleh ada generasi yang kehilangan masa depannya akibat konflik berkepanjangan.”
“Sejarah tidak akan menilai keberhasilan perjuangan hanya dari luas wilayah atau kemenangan diplomatik. Sejarah akan menilai dari seberapa besar perjuangan itu mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap manusia yang tinggal di tanah tersebut.” Wilson Lalengke, Presiden PERSISMA
Catatan Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Presiden PERSISMA, Wilson Lalengke, serta informasi dari pernyataan Istana Kerajaan Maroko dan dokumen publik terkait mandat MINURSO. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Kerajaan Maroko, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan tanggapan dan pandangan berimbang terkait perkembangan penting ini demi kepentingan perdamaian dan kemanusiaan.
(Tim Redaksi Jurnalis24detik.com)
