Jurnalis.24detik.com.| Jakarta –
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 telah disahkan dengan alokasi belanja negara menembus rekor tertinggi dalam sejarah: Rp4.106,26 triliun. Angka yang nyaris menyentuh Rp4.100 triliun ini bukan sekadar angka di atas kertas — ini adalah uang rakyat yang harus bekerja untuk rakyat. Namun kekhawatiran besar muncul: apakah anggaran raksasa ini benar-benar akan sampai ke masyarakat luas, atau hanya dinikmati segelintir oknum?
“Jangan Hanya Jadi Penonton”
Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyuarakan keprihatinan mendalam sekaligus seruan tegas dari kantornya di Jakarta, Sabtu (3/10/2026):
“Nyaris Rp4.106 triliun anggaran APBN menjadi incaran pejabat di berbagai lingkungan kementerian, gubernur, bupati, walikota, SKPD, camat, lurah, hingga kepala desa. Jangan sampai anggaran ini hanya untuk kepentingan segelintir orang, sementara rakyat semakin menjerit tertahan beban hidup.”
“Jangan hanya menjadi penonton atas kebijakan pemerintah. Diam saja sama saja menyetujui tikus berdasi menghancurkan NKRI,” tegasnya.
Ironi: Anggaran Melonjak, Rakyat Semakin Sulit
Prof. Sutan Nasomal menyoroti ketimpangan yang semakin tajam:
“Sangat ironi melihat APBN yang terus membengkak tetapi tidak berdampak bagi masyarakat kecil. Semua semakin mahal, lapangan kerja semakin langka, anak muda sulit mencari pekerjaan. Di saat yang sama, pajak terus dinaikkan dan semakin mencekik leher rakyat kecil.”
“Korupsi adalah bentuk penjajahan modern. Setiap rupiah yang dikorupsi, adalah rupiah yang dirampas dari masa depan rakyat. Jika dibiarkan subur, rakyat akan menanggung beban utang ratusan tahun ke depan pajak naik, harga naik, listrik dan BBM ikut naik. Semua itu dampak dari korupsi yang tidak ditindak tegas.”
SERUAN TEGAS: Seluruh Elemen Bangsa Wajib Mengawal!
Prof. Sutan Nasomal meminta seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, media, hingga elemen bangsa untuk tidak berpaling:
“Saya meminta semua tokoh masyarakat Indonesia mengawal ketat APBN Rp4.106,26 triliun ini. Jangan diam. Teruslah berisik. Terus awasi. Kalau ada yang berani memakan uang rakyat, jerat hukum seberat-beratnya penjarakan sampai mati, miskinkan hartanya.”
“Jangan ada lagi ampun bagi koruptor. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatan merampas hak rakyat. Keadilan hukum tidak boleh berkompromi dengan pencuri negara.”
Catatan Redaksi
APBN 2027 adalah milik seluruh rakyat. Pengawasan bukan hanya tugas pemerintah atau DPR itu adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat adalah kunci agar angka di atas kertas benar-benar terasa di kehidupan nyata.
“Uang rakyat harus kembali ke rakyat. Bukan ke kantong oknum. Bukan ke proyek fiktif. Bukan ke meja koruptor. Tapi ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan seluruh anak bangsa.”
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Guru Besar Hukum Internasional, Ekonom Ketua Umum PAMID, Rektor STIA STIH Pronass & Universitas Bangsa Negara Bersatu
Pendiri Ponpes ASS SAQWA PLUS
urnalis.24detik.com
Jakarta, 3 Oktober 2026
